BANUAONLINE.COM – Sudah menjadi rahasia
umum jika para birokrat yang memiliki pengaruh di pemerintahan tidak jarang
menjadi tim sukses calon kepala daerah. Mereka bisa menggalang dukungan dari
para pegawai negeri sipil (PNS), bahkan keluarga PNS. Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kalimantan Selatan siap ’membabat’ birokrat yang terbukti terlibat
politik praktis.
Kepala Bawaslu Kalimantan Selatan,
Mahyuni mewanti-wanti kepada para birokrat yang ada di Kalimantan Selatan untuk
tidak coba-coba menyalahgunakan jabatan untuk mendukung salah satu calon kepala
daerah. Karena jika terbukti, akan berhadapan dengan masalah hukum.
Dijelaskannya, Bawaslu Kalimantan
Selatan siap menindaklanjuti dan mengawasi para birokrat yang terindikasi
menyalahgunakan jabatan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah pada
pilkada Kalimantan Selatan tahun ini. “Kalau masuk dalam kategori pelanggaran
pilkada, kita sangat siap menindaklanjuti,” tegas Mahyuni (2/2015).
Selain itu, jika nanti ada laporan
dari masyarakat disertai dengan bukti yang jelas, Bawaslu Kalimantan Selatan
pun bakal serius. Bahan pelanggaran tersebut akan diteruskan kepada pihak yang
berwenang apabila tersangkut masalah hukum. “Bawaslu Kalimantan Selatan selalu
siap menangani,” ujarnya.
Untuk menghadapi pertarungan dalam
pilkada, tak jarang para petahana misalnya memanfaatkan berbagai fasilitas,
termasuk APBD, untuk melapangkan jalan kemenangan mereka. Termasuk menggunakan
aparaturnya sebagai tim sukses. Birokrasi sekarang bisa menjadi ajang
tarik-menarik kepentingan perjuangan partai. Tentu, kaitannya tidak jauh-jauh
dari urusan politik.
Hal ini lah yang dikhawatirkan oleh
pengamat politik, Ahmad Saini dari Aliansi Pemantau Pemilu Independen (APPI)
Kalimantan Selatan. Menurutnya di
lapangan, ketika pertarungan pilkada melibatkan unsur-unsur pimpinan daerah,
kandidat bisa memaksa birokrat untuk menjadi tim sukses mereka. “Kalau seperti
ini persaingan menjadi tidak sehat,” cetusnya.
Menurutnya, pejabat pemerintahan
harusnya netral dan tidak tergiur godaan iming-iming jabatan oleh calon kepala
daerah. Karena hal itu sudah bertentangan dengan tugas dan perannya sebagai
abdi negara yang digaji dengan uang rakyat. “Kami juga turut memantau jika ada
birokrat yang terlibat menjadi timses dan menyalahgunakan jabatannya.
Masyarakat juga harus berperan mengawasi,” ucapnya. (stp/mb)
Posting Komentar