BANUAONLINE.COM - Partai politik yang masih mengalami konflik
dualisme kepengurusan di tingkat pusat harus merasa cemas di Kalimantan
Selatan. Meskipun merupakan partai besar, parpol bermasalah terancam tak
bisa mengusung calon kepala daerah, sebelum dualisme kepengurusan
tersebut beres.
Di Kalimantan Selatan, ada dua partai besar yang terancam
tak bisa mengusung kepala daerah, yaitu partai Golongan Karya (Golkar)
dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini dikarenakan kepengurusan
dua partai tersebut ditingkat pusat masih bermasalah karena ada
dualisme.
Pada Golkar, ada dua kubu, yaitu kubu Aburizal Bakrie hasil
Munas Bali, dan Kubu Agung Laksono hasil munas Jakarta. Sedangkan di
PPP juga ada dualisme pengurusan, yaitu kubu Romahurmuziy hasil Munas
Surabaya, dan kubu Djan Faridz hasil Munas Jakarta.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan,
Samahuddin Muharram mengatakan, partai yang bermasalah pada
kepengurusannya harus membereskan dulu di internal partai. KPU
Kalimantan Selatan tidak akan mengakomodir calon kepala daerah dari
partai yang kepengurusannnya masih bermasalah, sebelum ada keputusan
dari KPU RI. “Harus dibenahi dulu masalah kepengurusan di internal,”
kata Samahuddin Muharram (2/2015).
Selain itu, kata dia, itu berlaku jika dualisme
kepengurusan masih terjadi hingga tahapan Pilkada berjalan. Namun jika
dualisme kepengurusan sudah selesai, dan sudah ada keputusan resmi dari
Kementerian Hukum dan HAM, maka itu yang akan menjadi acuan. “Kami juga
akan berkonsultasi dengan KPU RI, bagaimana langkah tepatnya untuk
parpol yang masih mengalami dualisme kepengurusan saat tahapan pilkada,”
tegasnya.
Sekedar informasi, PPP Kalimantan Selatan, secara resmi
masuk dalam barisan pro PPP kubu Romahurmuziy. Sekretaris PPP Kalimantan
Selatan, Asbullah membenarkan perihal dukungan terhadap PPP kubu
Romahurmuziy. Asbullah membeberkan alasan dewan pengurus wilayah (DPW)
PPP Kalimantan Selatan bergabung dalam barisan PPP kubu Romahurmuzy.
“PPP Kalimantan Selatan ikut PPP yang disahkan pemerintah,” jelas
Asbullah.
PPP yang resmi disahkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi,
ujar Asbullah, adalah PPP kubu Romahurmuziy. Sehingga akhirnya PPP
Kalimantan Selatan memilih bergabung. Hal itu karena pertimbangan
keabsahan pengurusan DPP PPP di pusat. “Pemerintah mengesahkan PPP kubu
pak Romahurmuziy. Itu yang menjadi landasan kami,” urai dia.
Ditambahkannya, hasil Muktamar PPP di Surabaya versi kubu Romahurmuziy
secara konstitusi sudah benar dan diakui oleh pemerintah. Bukan PPP kubu
Djan Faridz. PPP kubu Djan Faridz sendiri juga melakukan Muktamar di
Jakarta setelah Muktamar di Surabaya dilaksanakan. (stp/mb)
Posting Komentar