Birokrasi Patrimonial Kalsel

Baca Berita Lainnya...

“Civil cervants are appointed, not elected, on the basis of technical qualifications as determined by diplomas or examination”(Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian).

Bagaimana seandainya, dalam sistem “kaderisasi” birokrasi kita ternyata malah mengedepankan seleksi “kekeluargaan” ketimbang kualitas? Tentunya ini semakin menguatkan, bahwa : Fungsi dan peran birokrasi hari ini senantiasa didistorsi dan dimobilisasi terutama untuk mendukung pihak tertentu secara politik (Dini Suryani: 2011).

Mengamati apa yang disebut oleh peneliti dari LIPI, Dini Suryani sebagai Birokrasi Bubuhan, tentu sangat menarik untuk didiskusikan. Selain memang real terjadi di Kalimantan Selatan, juga barangkali kita pun pernah merasakan sendiri. Ia dengan gamblang “menelanjangi” perekrutan para birokrat di daerah ini dengan mengatakan:

“calon pegawai yang memiliki ‘akses orang dalam’ akan lebih besar kesempatannya untuk masuk ke dalam birokrasi. Hal ini terjadi hingga sekarang, sehingga birokrasi di Kalsel dikenal dengan istilah ‘birokrasi bubuhan”.
Dari sini sebenarnya, bisa dilihat, problema “birokrasi bubuhan” di Kalsel, itu seperti Fenomena Gunung Es. Artinya, yang muncul di permukaan, lebih kecil daripada yang ada di bawahnya: LEBIH BESAR.

Kalau boleh “bersu udzhon” maka katakan saja, hal ini sudah menggurita dan menjadi samacam tradisi, bahkan “hukum adat” di setiap instansi milik pemerintahan. Soal jatah ” anak” masuk sebagai pegawai menggantikan orang tua yang sudah pensiun, sudah menjadi rahasia umum.

Sehingga saat kita coba telusuri, jangan merasa aneh bin ajaib, kalau di dalam instansi tersebut para pegawainya masih terkait hubungan keluarga: anak, adik, kakak, sepupu, paman, julak dan lain sebagainya. Sehingga seperti Dinasti: Birokrasi Dinasti.

Ini tak jauh beda sebenarnya dengan birokrasi patrimonial. Dalam hal ini, promosi pegawai tidak lagi didasarkan pada keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh individu melainkan lebih diarahkan pada hubungan kekeluargaan, ikatan darah, perkawinan, keluarga, daerah, golongan dan lain sebagainya.

Padahal menurut Max Weber bahwa salah satu ciri birokrasi yang ideal adalah setiap pejabat sama sekali tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Untuk masalah ini, sebaiknya menerapkan merit system.

Penerapan sistem merit (merit system) yaitu adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal/diklatpim, pendidikan dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan.

Suatu model Perekrutan yang mana calon yang lulus seleksi benar-benar didasarkan prestasi, kompetensi, keahlian maupun pengalaman calon sehingga dengan demikian tipe rekrutmen yang bersifat spoil system (sistem pemanjaan) yang lebih ditekankan pada hubungan patrimonial dapat dieliminasi.  

Sayangnya, Will dari pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk melakukan “reformasi birokrasi” dan menjalankan merit system ini masih “setengah hati”

Makanya, ini akan menjadi BIG JOB bagi siapapun kepala daerah yang memimpin di daerah ini. Bukan malah menjadikan Birokrasi sebagai “agen politik” namun, harus benar-benar memperbaiki. Kualitas birokrasi kita sangat menentukan, bagaimana pelayanan publik di daerah penghasil Batu Bara terbesar nomor dua di Indonesia ini dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. (*)

*Oleh: Syam Indra Pratama (Pemimpin Redaksi BANUAONLINE.COM,Ketua Himpunan Jurnalis Muda Indonesia Kalimantan Selatan)