Caretaker Dikhawatirkan "Offside" di Kalsel

Baca Berita Lainnya...

BANUAONLINE.COM – Agustus nanti tujuh kepala daerah termasuk Gubernur Kaliantan Selatan akan habis masa jabatan dan digantikan oleh Caretaker (pelaksana tugas) sementara. Pakar politik di banua mengkhawtirkan, Caretaker  ini bakal ditunggangi menjadi alat politik salah satu calon kepala daerah.

Padahal Caretaker yang merupakan perwujudan kepemimpinan birokrasi harus netral dan pengaruh dan tekanan politik. Banyaknya kepala daerah yang digantikan oleh Caretaker  ini dianggap berpotensi disalahgunakan, apalagi kontrol masyarakat juga minim. Peran Caretaker bisa "offside" karena dipolitisasi.

Pakar politik dan pemerintahan Kalimantan Selatan, DR Budi Suryadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Menurutnya, Caretaker seharusnya tidak memihak dan menjadi alat politik secara struktural oleh salah satu calon kepala daerah. “Sebentar lagi Caretaker ini akan bertugas dan kita khawatirkan bisa disalahgunakan menjadi alat politik,” kata DR Budi Suryadi (3/2015).

Ditambahkannya, para Caretaker dari birokrat tersebut tentu sudah mengetahui risiko yang dihadapi jika menyalahgunakan jabatan sebagai Caretaker untuk kepentingan politik memenangkan salah satu calon kepala daerah. “Tentu mereka sudah tau risikonya, namun itulah politik, semua bisa terjadi,” ujarnya.

Padahal, kata dia, seorang Caretaker harus memegang sumpah yang sudah diucapkannya saat ditunjuk menjadi Caretaker bahwa dia harus melayani dan memfasilitasi semua calon kepala daerah, tanpa memihak kepada salah satu calon saja. “Mereka sudah disumpah sebagai aparatur negara, tidak boleh melanggar sumpah,” tegas dia.

Sebelumnya, pengamat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unlam, Muhamad Pazri mengatakan, ada kemungkinan pencucian uang dilakukan dalam Pilkada. Terutama melalui sponsor yang mendanai para calon kepala daerah. “Sangat bisa terjadi, karena ada kemungkinan para penyumbang dana kampanye memiliki deal-deal politik untuk kepentingan proyek di Kalimantan Selatan. Di sana pencucian uang bisa terjadi,” ucapnya.

Namun ia berharap, masyarakat pada Pilkada nanti bisa lebih cerdas dalam memilih calon kepala daerah. Menurut dia, jika memang semua calon kepala daerah dianggap tidak baik, maka pilihlah yang terbaik dari yang buruk itu.

Seperti diketahui, tujuh kepala daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Gubernur akan habis masa jabatan pada bulan Agustus nanti. Otomatis, jika pilkada tak digelar sebelum Agustus, harus ada Caretaker sementara untuk menjalankan tugas kepala daerah yang demisioner.

Berdasarkan data yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, tujuh kepala daerah tersebut adalah Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin, Bupati Kabupaten Banjar H Gusti Khairul Saleh, Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor, Walikota Banjarmasin H Muhidin, Bupati Kabupaten Kotabaru H Irhami Ridjani, Bupati Kabupaten Balangan H Sefek Effendi, dan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah H Harun Nurasyid. stp/mb