BANUAONLINE.COM – Dana untuk bertarung
di Pilkada cukup besar. Ini sangat memberi peluang bagi mereka yang punya dana
besar dari sumber yang tidak benar (illegal) untuk mecuci uangnya melalui
Pilkada. Termasuk di Kalimantan Selatan yang sebentar lagi mengadakan Pilkada.
Syarat peserta
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan secara berpasangan oleh
partai politik atau gabungan partai politik, membuat kecenderungan partai
politik untuk memanfaatkan hal tersebut. Seperti meminta sejumlah uang kepada pasangan
calon yang menggunakan parpol sebagai kendaraan politik dalam Pilkada.
Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof DR M Arief Amrullah menyampaikan soal money laundring (pencucian uang) ini
dalam kuliah umumnya di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unlam, beberapa waktu lalu (3/2015). Ia menjelaskan, dalam struktur kejahatan transnasional yang
terorganisasi, money laundering selain sebagai salah satu kejahatan lanjutan.
Juga merupakan
sarana dari berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam organized crime untuk
mengaburkan asal-usul perolehan kekayaannya. “Misalnya, uang hasil korupsi,
diupayakan oleh pelakunya untuk disembunyikan sumber perolehannya,” kata dia.
Ditambahkannya,
Financial Action Task Forceon Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa
pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul hasil
kejahatan. “Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga
memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap
sumber perolehan,” urainya.
Dalam tulisan
ilmiah Prof DR M Arief Amrullah yang berjudul Kejahatan
Money Laundering Dalam Pemilukada juga pernah menjelaskan bahwa sumbangan dana kampanye
yang beraroma pencucian uang sangat berpotensi terjadi.
Sarana
untuk proses penyembunyian itu, baik melalui
bank maupun non bank sebagaimana yang sudah lazim dibicarakan orang
selama ini,
tetapi dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan merambah pada
pembiayaan
Pemilukada sebagai start awalnya. Selanjutnya, jika calon kepala daerah
yang didukung itu menang, maka pencucian uang dapat dilakukan dalam
berbagai proyek.
Sementara itu,
pengamat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unlam, Muhamad
Pazri mengatakan, memang ada kemungkinan pencucian uang dilakukan dalam
Pilkada. Terutama melalui sponsor yang mendanai para calon kepala daerah. “Sangat
bisa terjadi, karena ada kemungkinan para penyumbang dana kampanye memiliki
deal-deal politik untuk kepentingan proyek di Kalimantan Selatan. Di sana
pencucian uang bisa terjadi,” ucap mantan Presiden BEM Unlam ini.
Namun ia
berharap, masyarakat pada Pilkada nanti bisa lebih cerdas dalam memilih calon
kepala daerah. Menurut dia, jika memang semua calon kepala daerah dianggap
tidak baik, maka pilihlah yang terbaik dari yang buruk itu. stp/mb
Posting Komentar