BERITABANJARMASIN.COM - Politik uang seolah menjadi momok di tiap pemilihan kepala daerah. Tentu hal ini tidak bisa didiamkan. Berikut ulasan mengenai politik uang (money politic) pakar politik Kalsel dari FISIP Unlam, Dr Budi Suryadi.
Money politik merupakan masalah yang paling tidak klasik, kenapa tidak klasik karena money politik bukan terjadi sejak yang lalu tetapi baru-baru ini saja, pada pemilihan di desa atau di kampung yang tradisional tidak pernah terdengar adanya praktek money politik, di sana penduduknya masih memilih dengan independen tanpa ada embel-embel pemberian dalam bentuk apapun.
Karena tidak ada dasar dari masa lalu dan demi generasi yang akan datang tentu money politik harus benar-benar dilarang bukannya dibiarkan berkembang subur, karena money politik bukan tumbuh sejak lalu-lalu tetapi baru-baru ini dan mulai mengakar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Jangan pernah terlintas pikiran untuk membenarkan praktek money politik dengan alasan sudah mengakar di masyarakat dan sudah sulit diubah jadi lalu diambil jalan pintas dengan melegalkan saja supaya aman dan terkendali. Maksudnya aman praktek money politik dijalankan dan terkendali karena sudah ada dasar hukumnya, ini penyimpangan politik yang sangat luar biasa dan membinasakan generasi politik.
Jangan pernah terlintas pikiran membuat aturan yang tanpa sengaja seperti melegalkan money politik tersebut dengan memberi batasan tidak melebihi 20.000 rupiah. Dimana 20.000 rupiah ini banyak tafsir yang bisa berkembang, misalnya apakah 20.000 rupiah ini untuk satu hari atau satu kali kejadian, karena jika ada orang yang memberi 20.000 setiap hari apakah ini masih dikategorikan peristiwa yang berbeda.
Tentu akan aneh jika para pembuat aturan pemilihan malah menyerah dan pasrah dengan fenomena money politik yang mulai subur dan merebak dimana-mana dengan cara melegalkan ini. Tetapi kalau pun ini sudah terjadi maka orang-orang bisa saja menebak siapa yang membikin aturan ini.
Sampai kapan pun dan dimana pun money politik dalam pemilihan harus dilarang, walaupun sekarang orang-orang saling menyalahkan bahwa masyarakat lah yang duluan atau calon elit yang duluan melakukannya. Keadaan ini seperti menebak mana duluan telur atau ayam, tiada yang jelas jawabannya, tetapi ini tebakan anak-anak kecil kala mereka bermain-main.
Keanehan lain ketika calon politisi sudah terpilih maka mereka terus menyalahkan masyarakat yang meminta-minta walaupun ketika masih menjadi calon politisi malah mereka lah yang sering memberi sesuatu ke masyarakat, supaya dipilih nantinya dalam pemilihan politisi tersebut.
Jika diakhiri perdebatan ini siapa yang duluan harus melakukan larangan praktek money politik tentunya calon-calon politisi (calon elit politik), kenapa karena mereka lah yang berkewajiban mendidik politik masyarakat bukan sebaliknya masyarakat yang harus mendidik politik mereka.
Apalagi sejarah lama Indonesia menjadi sebuah state berkedulatan juga awalnya dikarenakan adanya semangat para elit pejuang pada waktu itu, yang terus mengajak dan menyadarkan masyarakat Indonesia akan kemerdekaan dan kebebasan dalam bentuk penjajahan-penjajahan apapun dari pihak asing.
Mulai lah sekarang calon elit politik mapun elit politik mempraktekkan larangan money politik dan menyadari total bahwa mereka lah yang memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat umum yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Posting Komentar