JAKARTA - Lembaga Voxpol Center mengeluarkan daftar 11 nama menteri Kabinet Kerja yang layak direshuffle oleh Presiden Jokowi. Reshuffle kali ini dinilai penting karena akan mempertaruhkan kredibilitas Jokowi selaku Presiden.
Jika reshuffle kembali terjadi kegagalan dan para Menteri yang dipilih tidak tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar, maka secara tidak langsung publik akan bertanya mengenai kepiawaian seorang Jokowi dengan Jabatan Presiden yang dipegangnya.
“Kalau pasca reshuffle tidak ada dobrakan, orang akan melemparkan pertanyaan yang mengarah ke presiden sendiri, jangan-jangan presiden yang lemah strong leadership-nya? bukan menterinya yang bermasalah. Jadi, ini adalah pertaruhan kewibawaan presiden (dignity), jangan sampai presiden tertuduh tidak piawai serta tidak mahir sebagai kepala negara dan kepala pemerintaha,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7) dikutip dari Aktual.com.
Adapun nama-nama menteri prioritas untuk direshuffle (rombak) yakni; pertama Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno, selama ini tidak nampak terobosannya dalam menyehatkan BUMN, kebijakan Rini dinilai tidak nasionalis. Memaksakan proyek kereta cepat yang dibangun China, hanya bisa dinikmati kelas atas, kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai tak masuk akal, berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, Rini tidak memiliki road map serta desain BUMN dan gagal merawat trayek kebangsaan.
Kedua, menteri pertanian Amran Sulaiman, ketakmampuan dan ketakpahamannya mewujudkan swasembada pangan. Justru lebih memilih merespon kegelisahan dan kepanikan masyarakat dengan kebijakan instan seperti impor pangan, konsekuensi jatuhnya harga produk pangan lokal. Amran tidak mampu melakukan stabilitas harga produk pangan.
Ketiga, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan layak dicopot, tidak responsif dalam bersikap dan bertindak (sense of politics), mengurai kemacetan parah di Tol Brebes (brexit horor) yang pada akhirnya belasan warga meninggal dunia.
Keempat, Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) jika dirunut dan dilihat secara kritis, tidak layak dipertahankan, seringkali melakukan blunder politik dan polemik yang berujung kegaduhan pemerintah. Kebijakannya seringkali inkonsisten, mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi. Kebijakan soal membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran, belakangan melarang menggunakan kendaraan pelat merah, melarang rapat di hotel, belakangan membolehkan lagi. Terkesan plin-plan kebijakannya dan tidak matang namun terlalu cepat diumbar ke publik.
Belum lagi soal kegaduhan, survei tentang penilaian kinerja oleh Kemenpan kemudian merilis kepada publik. Sementara presiden tidak pernah memerintahkan (mal-fungsi). Kuat dugaan survei jeruk makan jeruk tersebut subjektif serta sulit dipertanggungjawabkan.
Kelima, menteri ESDM Sudirman Said, tidak memiliki terobosan, menteri ESDM telah membuat kekisruhan dimulai dengan kasus ‘Papa Minta Saham’ hingga surat kesepakatan perpanjangan kontrak Freeport, menteri ESDM tidak lebih sebagai bumper Freeport.
Keenam, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tidak mampu mengurai problem yang sangat mendasar terkait ribuan karyawan terancam kehilangan lapangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK). Preseden buruk, gagal stop imigran China. Di saat rakyat pribumi sulit mendapatkan pekerjaan, tenaga kerja Cina malah makin banyak masuk ke Indonesia bekerja sebagai buruh.
Ketujuh, Menteri Keungan, Bambang Brodjonegoro, tidak nyambung dengan Nawacita presiden. Defisit anggaran karena gagal mengoptimalisasi pendapatan negara dan mewujudkan independesi Indonesia dari lembaga keuangan internasional, paket-paket ekonomi yang dirumuskan tim ekonomi yang kurang mampu menjaga jangkar stabilitas dan kesejahteraan.
Delapan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek layak di reshuffle, kasus vaksin palsu tidak bisa dipandang enteng. Menteri kesehatan harus bertanggung jawab, banyak anak-anak yang jadi korban. Ini tragedi bagi generasi anak Indonesia.
Sembilan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Yembise, meningkat kasus kekerasan terhadap anak, gagal melindungi anak Indonesia dan tak ada gebrakan bagaimana anak kita betul betul merasa nyaman dan aman.
Sepuluh, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, harga sembako yang meroket dan tidak mampu memperpendek rangkaian proses distribusi membuat harga mahal. Dianggap menjalankan prinsip neo liberal yang sangat berseberangan dengan Trisakti Pancasila.
Sebelas, Menteri Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, dana desa dijadikan sebagai komoditas politik dan kepentingan partai, politisasi anggaran dana desa. Dana Rp1 milyar per desa belum ada geliat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan di desa-desa. (aktual)
Posting Komentar