MARABAHAN - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selalu menjadi bencana alam tahunan di Kalimantan Selatan, termasuk Bumi Ije Jela Kabupaten Barito Kuala (Batola). M Agung Purnomo, anggota DPRD Kabupaten Batola imbau semua komponen masyarakat Batola lebih waspada dan mempersiapkan pencegahan Karhutla.
Dikatakan politisi PKS ini, sejak sekarang semua komponen masyarakat di Kabupaten Batola harus bersiap dan meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kebakaran lahan. Apalagi dampaknya, yaitu kabut asap bisa mengancam kesehatan dan membahayakan sistem transportasi masyarakat.
"Semua komponen masyarakat di Bumi Ije Jela harus siap bergerak mengatasi bencana alam kebakaran hutan dan lahan ini," tegas Agung, Selasa (16/8/2016).
Ditekankannya, semua komponen masyarakat, mulai tingkat rukun tetangga (RT), Desa, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkatan Kabupaten sudah harus siap mengatasi bencana tahunan ini. Ia juga berharap kepada aparat penegak hukum agar segera memberikan sanksi tegas jika ada perusahaan atau masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan hutan. "Tidak boleh ada pembiaran. Ini menyangkut kepentingan rakyat. Harus tegas," ujarnya.
Agung juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di sembarang tempat, termasuk tidak melakukan pembakaran sisa pasca panen. "Sebaiknya jerami jangan dibakar tapi cukup dikumpulkan ditempat khusus," usul dia.
Sekedar informasi, Kalimantan Selatan juga sudah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2008 yang melarang pembakaran lahan di Kalimantan Selatan. Regulasi ini bisa menjerat pelaku pembakaran hutan di daerah ini. Sebab, dampak kebakaran hutan dan lahan berupa kabut asap sangat sitemik. Mulai dari memburuknya kesehatan masyarakat hingga melumpuhkan sistem transportasi jalur darat, hingga udara.
Berdasarkan data dari BNPB, di 2015 lalu bencana asap telah menyebabkan 503.874 jiwa sakit ISPA di 6 provinsi sejak 1 Juli - 23 Oktober 2015. Jumlah masing-masing provinsi adalah 97.430 di Kalsel, 80.263 di Riau, 129.229 di Jambi, 101.333 di Sumsel, 43.477 di Kalbar, dan 52.142 di Kalteng
Kemungkinan jumlah penderita yang sebenarnya lebih daripada itu karena sebagian masyarakat sakit tidak berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Mereka berobat mandiri sehingga tidak tercatat. [orin/sip]
Posting Komentar