BANJARMASIN, BBCOM - Pemkot Banjarmasin terus berupaya mengurangi kawasan kumuh di kota yang berjuluk kota seribu sungai ini. Bahkan, dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan tinggal 3,67 persen, atau tersisa sekitar 361 hektar dari total luas Kota Banjarmasin.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Ahmad Fanani mengungkapkan, angka tersebut sudah mengalami peurunan. Sebab sejak tahun 2015 tercatat ada 5,5 persen kawasan kumuh di Banjarmasin.
"Sejak 2015 lalu kita memang sudah berkomitmen untuk melakukan pengentasan kawasan kumuh. Bahkan kita juga melakukan penandatanganan bersama gubernur, dan beberapa SOPD terkait," ucapnya kepada BeritaBanjarmasin.com, Jumat (14/7/2017).
Ia menambahkan, pemkot memiliki tagret Banjarmasin bisa terbebas dari kawasan kumuh pada 2019 mendatang. Yang diharapkan pada tahun tersebut kawasan kumuh di Banjarmasin sudah mencapai nol persen, sesuai keinginan pemerintah pusat.
Lebih lanjut ia menerangkan, hingga saat ini Pemkot Banjarmasin terus mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat. Terhitung sejak dari 2015, Pemkot mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp2,5 miliar, kemudian di 2016 kembali mendapat bantuan Rp15,5 miliar, dan di 2017 ini Rp8 miliar.
"Ini merupakan bantuan melalui APBN. Karena pemerintah pusat melihat keseriusan kita menangani masalah ini. Alhamdulillah kita terus mendapat bantuan," kata Fanani.
Bahkan, tambah Fanani saat ini Pemerintah pusat emiliki program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diharapkan terus membantu dalam percapatan pengentasan permasalahan kawasan kumuh di Banjarmasin.
Saat ditanya kawasan maan saja di Banjarmasin yang memiliki kawasan kumuh paling terparah. Ia menjawab, sebenarnya ada beberapa kategori kawasan kumuh seperti kumuh ringan, sedang, dan berat. "Sebenarnya kawasan kumuh itu tersebar di seluruh kecamatan. Dan menurut pendataan kami di kawasan Banjarmasin Selatan yang paling banyak," jelasnya.
Ia menerangkan, permukiman bisa dikatakan kumuh berat selagi memiliki beberapa kekurangan. Indikatornya seperti tidak memiliki prasarana jalan, bangunan yang semerawut, pelayanan kebersihan yang tidak terjangkau, seperti, tidak adanya tempat sampah, kuranya air bersih, dan tidak adanya pembuangan air limbah. Kawasan kumuh berat seperti ini akan lebih diutamakan. [sbr]
Posting Komentar