BANJARMASIN, BBCOM - Isu belum dibayarnya tunjangan operasional anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin selama empat bulan diaminkan Kepala Satpol PP Banjarmasin Hemansyah.
Hermansyah selaku pucuk pimpinan di Sapol PP tidak menampik jika tunjangan operasional bagi anggotanya yang berstatus honorer dengan jumlah 125 orang belum dibayar sejak bulan Juli.
"Yang mandek itu untuk pembayaran dana operasional. Karena sesuai anggaran yang kita miliki hanya bisa membayar sampai bulan Juni," katanya saat ditemui di ruanganya, Senin (9/10/2017).
Dia mengungkapkan, penyebabnya tidak lain karena minimnya anggaran yang didapat Satpol PP di APBD murni 2017. Tercatat, dari anggaran yang mereka ajukan Rp15 miliar, mereka hanya bisa mendapat Rp11 miliar.
Sehingga dengan keterbatasan itu muncul ketidak mampuan pihaknya untuk menutupi keperluan, yang berimbas pada tertundanya pembayaran tunjangan operasional.
"Kita sebenarnya mengajukan di murni 2017 itu 15 miliar. Kemudian disetujui hanya 13 miliar. Setelah mau final kita diminta menyesuaikan lagi dengan APBD hingga menjadi 11 miliar," paparnya.
Selain itu, tambah Herman keadaan itu juga memaksa mereka harus mengurangi jam kerja operasi lapangan yang seyogianya dilakukan 30 hari, menjadi 20 hari dalam satu bulan. "Upah mereka 100 ribu per hari. Kalau dikalikan 20 berarti 2 juta sebulan," jelasnya.
Untuk mengatasai persoalan tersebut ujar Herman, saat ini pihaknya tengah menunggu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang sudah mereka ajukan di perubahan 2017. Sehingga diharapkan pencairan anggaran yang saat ini tengah diverifikasi Pemerintah Provinsi bisa memecahkan persoalan tersebut.
"Untuk tambahan sudah kita ajukan di perubahan. Itu untuk Juli sampai Desember. Paling lambat pertengan Oktober ini mudan-mudahan bisa dibayarkan," imbubnya. [sbr]
