Banjarmasin, BBCom – Usaha jajaran Pemko Banjarmasin mempertahankan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 tak sia-sia.
Buktinya, dari hasil evaluasi tim penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), kota berjuluk seribu sungai ini kembali mendapatkan nilai SAKIP kategori B.
Penyerahan penghargaan tersebut langsung dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasI Asman Abnur, dan diterima langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Gedung Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (31/01).
Menurut H Ibnu Sina, diraihnya kembali kategori B untuk nilai SAKIP tahun 2017 itu merupakan hasil kerja seluruh jajaran SKPD lingkup Pemko Banjarmasin.
Untuk itu, ia menyatakan apresiasinya kepada instansi lingkup Pemko Banjarmasin, terutama yang terlibat langsung dalam usaha peningkatan kinerja.
“Alhamdulillah Banjarmasin kembali mendapatkan kategori B untuk nilai SAKIP tahun 2017. Terima kasih kepada SKPD yang terlibat dalam peningkatan kinerja ini,” ucapnya, usai menerima hasil evaluasi tersebut.
Mudah-mudahan, lanjutnya lagi, dengan diterimanya hasil evaluasi tersebut, bisa menjadi pemicu bagi seluruh ASN lingkup Pemko Banjarmasin agar terus meningkatkan kinerjanya. “Mudah-mudahan tahun depan hasil evaluasinya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kemenpan RB Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan, ada dua hal yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan SAKIP yang baik.
Pertama, terangnya, memastikan anggarannya hanya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Kedua, katanya lagi, memastikan penghematan anggaran hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi juga terus menyuarakan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-goverment, dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja. "Bukan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban semata," ujarnya.
Asman Abnur juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi, yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungannya.
Dikatakan, e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi pemerintah dalam mencegah munculnya program atau kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan.
Namun demikian, terangnya, e budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome).
 |
| (Walikota berfoto bersama setelah menerima Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB/Humpro-bjm) |
Sehingga, paparnya, belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. "Saya berharap e-budgeting diimplementasikan telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-performance based budgeting," pungkasnya.
Dari data terhimpun, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II telah mengalami peningkatan sebesar 4,59 poin.
Rata-rata nilai evaluasi kabupaten, kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin. Namun demikian, masih ada kabupaten dan kota sebanyak 54,05 persen dari seluruh kabupaten/kota yang masih mendapat nilai di bawah “B”.[humpro-bjm/Afs/Ayo]
