Banjarmasin, BBCom - Hari Rabu (21/02) seleksi calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel yang berlangsung dari 12-21 Februari akan resmi di tutup pada sore ini.
 |
| (Tim Seleksi KPU Kalsel saat lakukan kunjungan kerja ke salah satu Instansi di Banjarmasin/kpu.kalsel.go.id) |
Tim Seleksi KPU Kalimantan Selatan berjumlah lima orang yang digawangi oleh Andi Tenri Sompa selaku Ketua Timsel menyampaikan bahwa hari ini adalah penutupan terkahir pendaftaran.
"Beda dengan 5 tahun lalu pendaftar lebih banyak dan tahun ini lebih sedikit," ujar Andi Tenri kepada wartawan beritabanjarmasin,com.
Masih oleh Andi ia juga bercerita tentang hal-hal unik yang dihadapinya seperti pernah di teror saat juga jadi Timsel 5 tahun yang lalu.
"Hal yang paling saya ingat adalah saya pernah di teror oleh pendaftar-pendaftar "nakal" pada lima tahun dulu, ya sekarang belum ada, semoga memang tidak ada sampai nanti selesai." imbuhnya.
Sejak berita ini dirilis total pendaftar Komisioner KPU Kalsel berjumlah 53 orang.
Andi pun mengakui karena waktu yang terkesan singkat yang hanya satu minggu itu menjadi salah satu kendala dalam proses pendaftaran di tambah dengan adanya sistem Computer Assisted Test (CAT) mampu melihat jejak rekam para pendaftar yang ada.
"Ini diluar prediksi saya, saya pikir pendaftar akan melampaui angka 70 orang keatas," ujarnya.
Ia berharap Komisioner yang terpilih nantinya memang benar-benar orang terbaik di Banua.
"Dengan waktu pendaftaran yang relatif singkat hanya yang benar-benar siap secara lahir dan bathin yang mau ikut bertarung di pemilihan calon Komisioner ini," pungkasnya.
Sementara itu ketika ditanya terpisah Direktur Institut Demokrasi dan Pemerintahan Daerah (Indepemda) M. Erfa Redhani menyampaikan bahwa KPU adalah ujung tombak pelaksanaan pemilu.
"Penting bagi masyarakat sipil untuk mengawal proses seleksi Komisioner KPU, Walau sedikit yang mendaftar bukan jadi soal karena bukan kuantitas yang di lihat tapi hasil seleksi yang berkualitas, transparan sehingga mampu menemukan Komisioner yang handal, lagi mampu menghasilkan free and fair election," tuturnya yang juga seorang Akademisi Hukum Tata Negara FH Uniska.
Ia menegaskan pula bahwa jangan ada kongkalikong antara panitia seleksi dengan peserta. Panitia seleksi harus independen, transparan dan mengedepankan aspek kepakaran dari para calon komisioner. [afs/ayo]
