Banjarmasin, BBCom - Adanya desakan dari beberapa pihak yang ingin pemerintah daerah untuk membuka data aset daerah ditanggapi beragam oleh berbagai macam pihak, termasuk oleh Setia Budhi Dosen senior di ULM.
 |
| Kantor Walikota Ilustrasi Wikimedia.org/beritabanjarmasin.com |
Ia tidak sependapat dengan adanya desakan mendesak pemerintah kota Banjamasin untuk membuka data aset daerah, sebab aset daerah tentu sudah ada aturan dalam pengelolaannya.
Masih oleh Budi, ia menambahkan bahwa tidak hanya data aset Kota Banjarmasin saja, ia lebih setuju kalau istilahnya sebagai Audit Aset Daerah Kota dan Kabupaten se Kalimantan Selatan.
"Audit ini diperlukan untuk mengetahui posisi aset, tahun penggunaan, siapa yang menelola dan nomor akun pengelolaannya," jelasnya kepada beritabanjarmasin.com, pada Rabu (28/03).
Disamping itu juga audit aset akan diketahui mana saja yang masih produktif dan tidak produktif sehingga menjadi tahu aset yang menjadi beban pemerintah akibat pemeliharaan yang tinggi.
"Saya mengamati bahwa aset pemerintah daerah itu semacam 'benda warisan' yang terus menerus diserah terimakan dari setiap pergantian kepala daerah. Semacam 'piala bergilir' yang mau tidak mau terpaksa menerima begitu saja dengan konsekuensi budget pemeliharaannya," imbuhnya.
Sesungguhnya Pemerintah daerah dapat memanfaatkan auditor independen atau kalangan ahli diperguruan tinggi untuk membantu melakukan audit. Karena laporan audit itu penting untuk evaluasi rencana pengelolaannya di tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu Haris Arsyad dari Badan Keuangan Daerah Banjarmasin menyampaikan data aset hanya terbuka untuk yang memiliki kepentingan misalnya tanah berbatasan atau mau membangun musholla ditanah fasilitas umum, tentu data aset akan di informasikan.
"Atau saat ada pemeriksaan dari Aparat penegak hukum atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan pengawasan dari DPRD tentu data aset akan diserahkan," ujarnya. (ghomadi/ayo)
