Banjarmasin, BBCom - Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Bumbu yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tanah Bumbu bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar uji publik rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Retribusi Penyedotan Tinja/Kakus, pada Kamis (05/04) bertempat di Aula LKBH ULM Banjarmasin.
 |
| (kiri) Mulyani Zulaeha selaku narasumber, (tengah) Mustaing selaku Asisten Bidang Administrasi Umum, (kanan) H. Erham Amin Ketua LKBH ULM/beritabanjarmasin.com |
H. Erham Amin Ketua LKBH ULM menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Tanah bumbu yang telah bekerjasama dengan pihaknya.
"Semoga ini menjadi kontribusi LKBH ULM dalam membangun tata hukum yang baik di daerah," ujarnya dalam sambutan.
Sementara itu Asisten Bidang Adminstrasi Umum Pemda Tanah Bumbu, Mustaing menyampaikan bahwa kerjasama dengan LKBH ULM sudah berlangsung lama dan ini adalah uji raperda yang kesekian kalinya.
"Saya harap dua raperda ini mampu memberi manfaat khususnya raperda retribusi penyedotan tinja/kakus yang jenis retribusi jasa umum sebagai pemasukan untuk daerah," tandasnya.
Sebagai narasumber Mulyani Zulaeha, Doktor ilmu hukum jebolan Universitas Brawijaya, ia memaparkan bahwa raperda mengenai penyedotan tinja/kakus adalah sebagai bentuk impelementasi Undang-undang 28 tahun 2009 tentang retribusi jasa umum yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat dan raperda mengenai Badan Permusyawaratan Desa adalah turunan dari UU Desa yang mengatur lebih jauh tentang hal-hal teknis mengenai pengisian jabatan, pengangkatan, hingga pemberhentian.
"Hemat saya dengan adanya uji publik ini sebagai ikhtiar kita untuk menyempurnakan raperda sebelum di 'ketok palu' oleh Dewan," jelasnya.
Dalam uji publik tersebut turut pula berhadir anggota LKBH ULM, puluhan mahasiswa dari Lembaga pengkajian dan penalaran diskusi hukum (LP2DH) FH ULM, Dinas-dinas terkait hingga Camat di kabupaten Tanah Bumbu.(ghomadi/ayo)
