Banjarmasin, BBCom - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kalimantan Selatan berbagai 'jurus' dan cara-cara yang kurang terpuji akan kembali di temukan seperti money politic (politing uang-red).
 |
| Foto ilustrasi, (kiri) Fadly Mansur Sekretaris MUI Kalsel/Instagram MUI Kalsel |
Oleh karena itu perlu partisipasi semua pihak agar penyelenggaraan pesta demokrasi di Kalsel dapat berjalan bebas, jujur, dan adil. Terutama peran dari para Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalsel.
Dalam beberapa tahun silam MUI Pusat telah mengeluarkan maklumat bahwa politik uang adalah haram.
Dan pada Hari Kamis (12/04) beritabanjarmasin.com berkesempatan berkunjung ke MUI Kalsel untuk menayakan hal yang sama.
MUI Kalsel melalui Sekretaris Umumnya Fadly Mansur menyatakan politik uang tetap haram.
"Implikasinya adalà h semua pihak yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah dihimbau untuk menghindari terjadinya politik uang dalam pilkada sesuai dalam fatwa musyawarah nasional MUI tentang risywah (suap)," jelas Fadly.
Ia menerangkan bahwa suap, uang pelicin, politik uang dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak dan hukumnya adalah haram.
Ia pun menawarkan solusi untuk menanggulangi kian maraknya dugaan politik uang di pilkada nanti.
"Kami sampaikan bahwa MUI Pusat telah merekomendasikan secara tertulis untuk mengembalikan pilkada baik Bupati, Walikota dan Gubernur di serahkan kepada DPRD, tokoh yang maju sebagai calon juga harus dijaring secara ketat dan memenuhi beberapa aspek kepemimpinan yang baik," tambahnya.
Pihak MUI berharap politik uang tidak dijadikan sebagai hal yang utama dalam pemilihan kepala daerah, melainkan harus mengedepankan program-program yang akan di realisasikan. (puji/arum/ayo)
