Pilkada : Dari Politik Kalkulasi Hingga Transaksi

Ilustrasi politik transaksi/beritabanjarmasin.com

BBCOM, Oleh Rahmad Hidayat)*

“Politics is about, Who gets what, when and why". Ya, Bahwa politik adalah tentang siapa mendapat apa kapan dan bagaimana. kalimat ini diucapkan oleh Harrold D Laswell seorang ilmuan politik mahsyur. dalam keyakinannya, politik dipandang sebagai sebuah proses kalkulasi ataupun pertimbangan untung rugi. Dalam konteks pilkada hari ini, politik memang di praktikan tidak jauh dari terminologi keyakinan laswell tersebut.

Secara praktik pula tidak ada yang salah dengan pendapat bahwa memilih seseorang, dikarenakan perhitungan untung rugi antara masyarakat kepada calon kepala daerah. Pertimbangan semacam ini dalam ilmu politik dikenal sebagai rational choice , sebuah pilihan yang bersumber dari rasionalisasi untung rugi. Hal semacam ini tentu sah-sah saja, yang jadi soal adalah ketika proses seperti ini dilakukan dalam bentuk kepentingan sesaat yang sifatnya jangka pendek berupa pemberian uang tunai baik ketika proses mendapatkan “perahu” guna berlayar dalam “gelanggang" pilkada ataupun untuk memenangkan kontestasi yang dalam bahasa viral dikenal sebagai serangan fajar.

Preambul diatas adalah kondisi faktual yang telah kita ketahui, serta biasa kita jumpai di pelbagai pilkada di Indonesia, karenanya politik Indonesia selalu berangkat dari kalkulasi menuju transaksi. Apabila terus dibiarkan, selain malpraktek, juga akan mengecilkan kearifan nilai politik itu sendiri. Karenanya penulis berupaya untuk menjernihkan kembali arti politik dengan memberikan penjelasan yang lebih rigit dan kaffah, tentu saja agar politik dapat dipercaya kembali oleh masyarakat sebagai sebuah usaha kolektif menghadirkan kebaikan bukan sekedar transaksi “suara” atau pula jual beli “perahu” saja.

Politik Sebagai sebuah Nilai

Tidak jamak diketahui bahwa sebetulnya politik adalah sebuah jalan guna mengupayakan kebaikan dan keadilan, karenanya untuk sampai pada situasi yang serba toyyibatun warobbun ghofur inilah setiap individu musti berpolitik, karenanya manusia disebut oleh Aristoteles sebagai zoon politicon atau makluk yang harus berpolitik, baginya politik adalah sebuah keharusan, mau tidak mau ataupun suka tidak suka individu harus berpolitik guna melangsungkan eksistensi kehidupannya.

Dari penjelasan ini bisa penulis terangkan bahwa politik tidak boleh kita persempit maknanya sebagai sebuah ritus mencapai kuasa saja apalagi hanya sebatas pilkada. Politik menghendaki nilai-nilai kebaikan bisa diusahakan lalu dihadirkan bagi segenap masyarakat dan oleh segenap masyarakat pula. Dan kekuasaan adalah metode agar tujuan kebaikan itu bisa lebih terprogram dan mudah dicapai. Nilai-nilai demikianlah yang kurang mendapatkan perhatian, politik lebih popular dimaknai sebagai tujuan memperoleh kekuasaan saja, sedangkan nilai-nilai politik berupa kebajikan cenderung abai dimaknai.

Partai dan Pendidikan Politik

Terhadap nilai-nilai politik yang cenderung kabur dan salah makna tadi, partai politik mempunyai kapasitas untuk kita kritisi sebab salah satu fungsi adanya partai politik adalah guna memberikan sosialisasi dan pendidikan politik yang baik dan benar baik itu kepada kader maupun kepada masyarakat. Apabila terjadi malpraktek dalam politik entah itu tindak KKN sangat dipengaruhi oleh bagaimana politik itu dimaknai dan yang paling bertanggung jawab terhadap pemaknaan ini adalah partai politik. Meski ada beberapa partai politik yang memberikan proses pengajaran terhadap kader dan khalayak seperti sekolah calon kepala daerah di PDIP, sekolah politik Gerindra dan lain sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya belum cukup, politik kita yang telah terlanjur tercebur dalam lumpur transaksi dan politik kekuasaan harus dapat berbenah secara terstruktur dan sistematis dari kepengurusan partai ditingkat pusat hingga kepada akar rumput. Pembenahan ini bisa dimulai dengan menyediakan kurikulum pendidikan politik secara lebih serius untuk kader dan masyarakat.

Format Politik Masa Depan

Dunia telah berubah, segalanya telah berubah, karenanya politik kita musti harus berubah. Politik primordial yang identik dengan pemaknaan feodalistik harus kita rubah, pemaknanaan politik sebagai sebuah transaksi suara harus kita ganti, politik hanya sebagai tujuan berkuasa harus kita jauhi mari kita fikirkan politik masa depan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Segalanya berawal dari pemaknaan yang tepat. Menjernihkan politik dari determinasi politik transaksi adalah upaya politik kita bersama guna menghadirkan peradaban yang lebih baik di masa depan. Demikian. Salam.

*)Aktivis Pro Demokrasi Kalimantan Selatan