 |
| Aminudin Latif Kepala Badan Keuangan Daerah Kalsel/beritabanjarmasin.com |
BANJARMASIN, BBCOM - Setelah Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menerima opini WTP kelima kalinya secara berturut-turut dari BPK RI, tidak lama berselang Kalsel juga berhasil mendapat urutan kedua dalam pengelolaan keuangan se Indonesia yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negri pada rapat kerja Keuangan Nasional.
Hal ini disampaikan langsung oleh Aminudin Latif Kepala Badan Keuangan Daerah Kalsel. "Kalimantan selatan meraih urutan kedua dalam kaitan proporsi kemandirian fiskal setelah DKI Jakarta," ujar Aminudin yang ditemui usai rapat paripurna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pada Kamis (31/05/2018).
Menurutnya, dalam paparan Mentri Dalam Negeri, pembangunan proporsi fiskal Kalimantan Selatan lebih dominan di atas 57% artinya secara otonom sasaran pemerintah dalam kemandirian daerah tepat sasaran.
Aminudin pun berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Semoga tahun-tahun selanjutnya prestasi tersebut dapat kita ditingkatkan," tambahnya.
Pihaknya mengaku, ketercapaian prestasi ini tidak lepas dari dukungan masyarakat yang taat membayar pajak. Pajak daerah bergerak signifikan. Dari lima komponen pajak daerah yang bergerak signifikan yaitu pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, air permukaan, dan pajak rokok.(puji/ayo)
Posting Komentar