 |
| PPP kota Banjarmasin saat serahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif, Rabu (11/7/2018)/beritabanjarmasin.com |
BANJARMASIN, BBCOM - Tepat pukul 12.00 Wita, Ketua Dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (PPP) H. Arufah Arif bersama rombongan nya dengan transportasi bajaj berlambangkan ka'bah tiba dikantor sekertariat KPU kota Banjarmasin, pada Rabu (11/7/2018).
Kedatangan PPP kota dalam rangka menyerahkan dokumen calon legislatif sebanyak 45 orang. Dari 45 tersebut komposisi 40 persen berjenis kelamin perempuan.
"Saya berharap PPP bisa mendapatkan 10 kursi pada pencalegan dan masyarakat bisa menerimanya," ujar H. Arufah Aruf Ketua DPC PPP.
Sementara itu, badan pengawas pemilu (Bawaslu) kota Banjarmasin akan menampung setiap laporan pelanggaran caleg sesuai dengan undang undang yang berlaku. "Bawaslu tidak berpihak kepada siapapun, karena Bawaslu mengikuti koridor undang-undang," tandas Ramadiansyah komisioner Bawaslu kota Banjarmasin.
Senada dengan Bawaslu, Ketua KPU kota Banjarmasin Khairun Nijan berharap, agar partai yang akan mengajukan kadernya agar lebih selektif. "Saya harap semuanya ikut aturan main dan prosedur yang telah ditetapkan," ucapnya.
Terhitung sejak 9 Juli hingga 11 Juli, baru dua partai yang mengajukan dokumen calegnya yakni Perindo dan PPP. Ya, semoga sebelum tanggal 17 Juli mendatang semua pengajuan parpol sudah selesai.
Apakah keterlambatan parpol dalam menyiapkan pendaftaran caleg karena ada politik transaksional? Ditemui terpisah, pengamat politik dari Fisip ULM Budi Suryadi angkat bicara mengenai hal ini. "Pada umumnya tidak ada politik transaksional, namun lebih dikarenakan ketidaksiapan parpol dalam pencalegan. Ini menunjukkan lemahnya rekrutmen parpol," tandasnya.
 |
| Budi Suryadi Pengamat Politik ULM/beritabanjarmasin.com |
Parpol, menurutnya, tidak melakukan regenerasi politik sehingga akhirnya terjebak rekrutmen dadakan dan mengalami kesulitan dalam merekrut caleg potensial, akhirnya memilih praktis comot sana-sini.
"Untuk memperbaiki ini penyelenggara bisa mewajibkan parpol memamaki sistem online, hal ini akan mendorong parpol terkelola baik dalam hal rekrutmen." pungkasnya. (arum/ayo)
Posting Komentar