BANJARMASIN, BBCOM - Direktur Eksekutif Independence Legal, Rizaldi Nazaruddin menegaskan, lembaga Bawaslu, DKPP dan KPU harus mampu menghadirkan kerja optimal dalam mengawal Pemilu 2019.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk "Ngobrol Hukum: Problematika dan Tantangan Penegakan Hukum di Pemilu 2019" sekaligus launching Independence Legal, Lawyer and Consultant, Selasa (27/11/2018) sore di Capung Cafe and Resto.
Menurutnya, jelas akan banyak sekali tantangan bagi lembaga-lembaga ini untuk menghadirkan Pemilu yang adil, damai dan sejuk. Mengingat, regulasi tentang pemilu masih perlu ditafsirkan dengan jelas dan benar. Agar, jika terjadi pelanggaran dalam pemilu, bisa ditindak dengan terang benderang. "Kami ingin pemilu berjalan dengan baik," kata Rizaldi.
Semua pihak, termasuk Independence Legal, lanjutnya bisa berkontribusi dalam menciptakan pemilu damai.
Sementara, Direktur Eksekutif Indepemda, Erfa Redhani dalam kesempatan tersebut menyorot persoalan politik uang yang mengancam kedaulatan pada pemilu. Menurut alumni pasca sarjana FH Universitas Indonesia ini, perlu menjadi perhatian khusus, agar politik uang ini bisa ditindak, meskipun berpotensi bergesekan dengan kepentingan politik. "Untuk menindak politik uang, jelas tidak mudah," paparnya.
Pada diskusi itu, juga hadir anggota Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie. Ia mengatakan sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Independence Legal bersama Institut Demokrasi dan Pemerintah Daerah (Indepemda) untuk berperan serta mengawal jalannya pemilu damai tahun depan.
Selain itu, turut hadir sebagai narasumber Pakar Hukum Tata Negara, Dr Ichsan Anwari. Ia menekankan pada penindakan pelanggaran pemilu. Menurutnya, laporan pelanggaran pemilu harus diproses dan diteliti. Serta dikaji dengan serius, agar bisa dilakukan proses hukum yang berkeadilan. (arum/sip)
Posting Komentar