BERITABANJARMASIN.COM - Puluhan guru honorer di Banjarmasin mengunjungi kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel, Selasa (18/12/2018). Mereka membahas mengenai sertifikasi mereka yang dirasa terhambat.
Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Banjarmasin, Ali Wardana dalam kunjungan tersebut menceritakan tentang PP Nomor 48/2005, yang berimbas pada SK Wali Kota tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Non PNS. Aturan itu menurutnya, perlu direvisi.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tersebut, ia menyampaikan SK tersebut sangat penting bagi mereka, untuk NUPTK dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"PPG sangat penting bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi. Karena itu syarat tunjangan dan memenuhi UU Nomor 49/2018 tentang Persyaratan untuk Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," tuturnya.
Sementara, Kepala Ombudsman RI Kalsel, Noorhalis Madjid mengatakan, karena pertemuan itu sifatnya rapat koordinasi, diharapkan kepada Dinas Pendidikan Banjarmasin agar menyiapkan SK perubahan.
Dalam SK tersebut nanti bunyinya menetapkan atau mengangkat tenaga honorer, karena menurutnya SK tersebut akan digunakan pada tahun 2019 sebagai dasar. "Jadi di 2019 nanti Disdik harus membuatkan SK," kata ia.
Mengenai polemik ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin, M Sarwani saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya siap membantu merevisi penetapan dari SK tersebut. "Kita bisa bantu merevisi SK, dengan catatan tidak menuntut tunjangan daerah," tegasnya. (arum/sip)
Posting Komentar