Setjen Kemenkum HAM Gelar Teleconference dengan Kanwil dan UPT se-Kalsel, Ini Isinya | Berita Banjarmasin | Situs Berita Data & Referensi Warga Banjarmasin

Selasa, 22 Januari 2019

Setjen Kemenkum HAM Gelar Teleconference dengan Kanwil dan UPT se-Kalsel, Ini Isinya



BERITABANJARMASIN.COM - Kemenkum HAM RI menggelar teleconference dengan Kanwil dan UPT se-Kalsel, Selasa (22/1/2019). Dalam rangka penyamaan persepsi dan koordinasi kebijakan pengelolaan kepegawaian.

Disampaikan langsung Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, M Arifin dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Tarsono serta Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum HAM RI Indro Purwoko.

Melalui teleconference yang disiarkan pada seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis se-Indonesia. Sebanyak 30 orang yang terdiri para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT dan Pengelola Kepegawaian, Para Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu dilingkungan Kemenkum HAM Kalsel turut mengikuti kegiatan tersebut.

Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kalsel sendiri, pada tahun anggaran 2017 memiliki CPNS sebanyak 554 orang dan akan diambil sumpah PNS nya pada tanggal 1 Februari 2019 dan dilanjutkan dengan CPNS yang lulus seleksi tahun anggaran 2018 ada 57 orang dimana terhitung mulai tanggal ditetapkan 1 Januari 2019. "Mereka akan mengikuti orientasi sampai dengan 2020 lalu diangkat menjadi PNS," ungkap Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat kepada BeritaBanjarmasin.com.

Dalam paparannya, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM RI menjelaskan terkait kebijakan pembinaan kepegawaian Kemenkum HAM Tahun 2019 yang terdiri dari 5 poin yaitu: Orientasi CPNS 2018 dan Pembinaan PNS Hasil Penerimaan CPNS 2017, Penilaian Kinerja Pegawai, Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai melalui SIMPEG, Integrasi Pembayaran Tunkir Berbasis IT, serta Inpassing Jabatan Fungsional.

Sedangkan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Tarsono menyampaikan tentang jabatan pengelola keuangan. Lalu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kemenkum HAM, Indro Purwoko memaparkan Kebijakan untuk pelatihan e-learning yang merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi (TI). 

Dalam hal ini memanfaatkan internet sebagai media untuk penyampaian, berinteraksi, dan memfasilitasi. Di dalamnya terdapat dukungan layanan online untuk menunjang proses belajar serta layanan tutor yang dapat dimanfaatkan dan membantu siswa belajar.

Sementara itu Jumat, 1 Februari 2019 nanti di Balai Sarbini Jakarta pusat akan dilaksanakan acara pengambilan sumpah/janji PNS secara serentak seluruh Indonesia sekaligus pembukaan orientasi CPNS dan pembacaan Ikrar Tunas Pengayoman sekaligus mendengarkan arahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Menpan RB serta Kepala BKN pusat. (ayo/sip)

Posting Komentar

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only

close
pop up banner