BERITABANJARMASIN.COM - Bumi Lambung Mangkurat, Kalsel berhasil menyabet predikat A dalam Laporan Hasil Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rabu (6/2/2019).
Predikat A ini berhasil dicapai Kalsel bersama Provinsi Jawa Timur dalam Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota Wilayah II. Wilayah II sendiri terdiri dari 11 Provinsi dan 150 Kab/Kota se Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta.
Pencapaian ini disambut gembira oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Dirinya menuturkan bahwa nila A yang diraih Kalsel adalah sebagai modal untuk berjuang meraih nilai AA. "Nilai AA adalah nilai yang sangat baik, tentu saja kita akan berjuang meraihnya, karna daerah lain sudah ada yang dapat" ujarnya kepada BeritBanjarmasin.com, usai acara di Hotel Golden Tulip.
Orang nomor 1 di Kalsel itu berujar nilai SAKIP ini sangat penting, dimana berarti Kalsel yang dipimpinnya berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik. "Tentunya ini kita persembahkan untuk rakyat Kalsel," tutupnya.
Dirinya juga akan tetap menjaga sinergitas dan para pemangku pemerintahan di Kalsel terus menyelarasan antara pejabat dan staf agar terus memajukan Kalsel.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekertaris Daerah, Abdul Haris Makki menuturkan bahwa hasil ini adalah dari kerja sama semua lingkup pemerintahan yang ada di Kalsel. Ketua PWNU Kalsel ini berharap Kalsel bisa konsisten dengan pencapaiannya ini. "Yang terpenting bukan nilainya tapi konsistensi Kalsel mempertahankannya," tandasnya.
Ditemui dilain pihak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin menuturkan evaluasi dilakukan rutin setiap tahun. Untuk Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah yaitu barat, timur, dan tengah. Untuk wilayah barat sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Bandung. "Hari ini Kalsel di wilayah II," ujarnya.
Tahun 2018 keefisiensian Indonesia meningkat mencapai 70 triliun. "Dan nilai ini terus meningkat dari tahun ke tahun," terangnya. Sedangkan untuk wilayah II Indonesia mengalami efesiensi sebanyak 22 triliun.
Mantan Wakapolri ini mengharapkan masing-masing kepala daerah dapat mengefesiensikan dan menyalurkan untuk kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur, bantuan sosial dan lain-lain.
KemenPAN RB memilik standar tersendiri untuk memberikan penilaian terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini, salah satunya adalah penggunaan anggaran harus betul-betul tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program tidak bisa dilaksanakan. (puji/sip)
Posting Komentar