 |
| Diskusi Paradoks Indonesia |
BERITABANJARMASIN.COM - Diskusi publik
"Paradoks Indonesia" digelar di Eva Hotel, Kabupaten Banjar, Kamis (4/4/2019). Menghadirkan Wakil Ketua BPN Capres 02, Nanik S Deyang.
"Paradoks Indonesia" digelar di Eva Hotel, Kabupaten Banjar, Kamis (4/4/2019). Menghadirkan Wakil Ketua BPN Capres 02, Nanik S Deyang.
Acara diinisiasi oleh Satgas 02 dan berbagai organisasi lintas relawan Prabowo-Sandi di Kalsel. Mengambil tajuk "Negara Kaya tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin" pembahasan diskusi mengulas sumber daya alam Indonesia, khususnya Kalsel yang perlu pengelolaan yang lebih baik lagi.
Dalam diskusi itu turut hadir Subhan Syarief,
pengamat perkotaan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel."Harusnya koperasi dan BUMN menjadi ujung tombak dalam penguasaan ekonomi," ujarnya.
pengamat perkotaan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel."Harusnya koperasi dan BUMN menjadi ujung tombak dalam penguasaan ekonomi," ujarnya.
Sebagaimana amanat UU Nomor 33/1945 yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat, dengan kemiskinan dihadapi sekarang harusnya kembali lagi kepada peraturan undang undang itu," cetusnya.
Sementara itu, Surinto politisi dari PKS, sekaligus narasumber dalam kegiatan tersebut
mengatakan agar pemimpin yang terpilih nanti dapat mengembalikan kedaulatan negara sesuai perundangan yang ada.
mengatakan agar pemimpin yang terpilih nanti dapat mengembalikan kedaulatan negara sesuai perundangan yang ada.
Nanik S Deyang, juga turut memaparkan.
Berdasarkan buku berjudul Paradoks Indonesia karya Prabowo, disebutkan berdasarkan survei, terjadi ketimpangan kesejahteraan di Indonesia. Masih ada ketimpangan kesejahteraan di Indonesia ini," ujarnya.
Berdasarkan buku berjudul Paradoks Indonesia karya Prabowo, disebutkan berdasarkan survei, terjadi ketimpangan kesejahteraan di Indonesia. Masih ada ketimpangan kesejahteraan di Indonesia ini," ujarnya.
Ia juga mengatakan indeks pendidikan di Indonesia sangat signifikan di bawah negara lain seperti Thailand, dalam buku tersebut memberi harapan dan paparan untuk menjawab permasalahan Indonesia.
"Pengelolaan SDA harus dengan cara yang baik, kami meyakini pemimpin kita nanti dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat ujar," Nanik S Deyang. (maya/sip)
Posting Komentar