BERITABANJARMASIN.COM - Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kalimantan Selatan, Samahuddin Muharram beranggapan, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dilakukan serentak merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah agenda lima tahunan tersebut.
Hal ini disampaikan Samahuddin saat didapuk menjadi pembicara Himapem Ngo-Pi (Ngobrol Pintar) yang mengusung tema "Arah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pilpres 2019" di Sekretariat BPI, Komplek Kayutangi Dua Jalur IV Banjarmasin, Jumat (3/5/2019) sore.
Meski diakuinya pemilu tahun ini mengalami peningkatan dari segi partisipasi masyarakat yang mencapai 80 persen. Namun, dirinya menyayangkan penyelenggaraan pemilu tahun ini yang kurang maksimal dibanding pemilu sebelumnya.
Menurutnya banyak hal yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan pemilu tahun ini, yakni berkaitan dengan sistem pemilu. "Mau dibawa ke mana arah demokrasi kita. Sistem pemilu yang terus menerus harus dievaluasi," cetusnya.
Sistem tersebut ujarnya berkaitan dengan dua hal yakni proporsional terbuka atau tertutup. Mantan Ketua KPU Kalsel ini berujar sepengalamannya menjadi penyelenggara pemilu yang menggunakan metode proporsional tertutup memang memiliki kelemahan yakni pemilih dan yang dipilih menjadi tidak aspiratif. Pemegang suara terbanyak tidak menjadi penentu kemenangan. Jika menganut proporsional terbuka itu hanya akan membuka berbagai ruang untuk konflik.
Dirinya mengambil contoh "bobroknya" pesta demokrasi terlihat di pemilu legislatif. "Yang duduk di legislatif yang itu-itu saja terus, yang sudah pernah, mencalon lagi dengan pindah partai sehingga tidak ada wajah baru," singgungnya.
Ke depan Samahuddin berujar harus terus mengevaluasi pemilu sehingga mampu menciptakan demokrasi berkualitas. Dirinya juga mengharapkan, Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas. Bawaslu harus orang yang lebih tahu terkait mekanisme dan sistem penyelenggara pemilu. "Jika tidak banyak tahu, maka akan mudah dibodoh-bodohi nanti oleh partai politik," cetus dia.
Dalam kegiatan ini, selain Samahuddin Muharram yang dipercaya menjadi pemateri adapula Uhaib As'ad, pemerhati sosial politik Kalsel dan Didi Susanto, Ketua Laboratorium Konflik Sosial Banjarmasin dan Direktur Pusat Studi Rekonsiliasi Banjarmasin. (puji/sip)
Posting Komentar