BERITABANJARMASIN.COM - Jajaran KPU di Kalsel saat ini sedang dalam keadaan berduka. Hal ini dikarenakan banyaknya pejuang demokrasi "tumbang" dalam mengawal setiap tahapan pada proses pemilu.
Hingga kemarin (9/5/2019) sembilan petugas tingkat PPS, KPPS telah meninggal dunia . "Sembilan orang yang telah meninggal dunia," jelas Edy Ariansyah kepada BeritaBanjarmasin.com.
Sisanya lebih dari 70 orang dalam keadaan kelelahan dan sakit dalam menyelesaikan tugas. "lebih dari 70 orang di Kalsel dalam proses perawatan dan penyembuhan dari kelelahan dan sakit," ungkapnya.
Koordinator wilayah BEM se-Kalsel, Ghulam Reza saat berunjukrasa di KPU Kalsel menyampaikan orasinya, mendorong KPU untuk peduli dan memberikan santunan kepada pahlawan demokrasi. Dirinya juga mengatakan satu dari sekian anggota KPPS tersebut adalah mahasiswa Uniska.
Menurut mereka, pihak KPU belum ada sikap maksimal dalam pengadaan santunan bagi pahlawan demokrasi yang sedang sakit dan meninggal dunia. "Kami ingin melihat pergerakan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mengayomi masyarakat," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, terkait dengan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan, KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten saat ini melakukan validasi dan verifikasi data anggota pahlawan demokrasi yang telah meninggal. Data anggota KPPS, PPS, PPK dan petugas ketertiban PPS yang telah meninggal dunia akan dilaporkan paling lambat tanggal 11 Mei 2019 ke KPU RI. (maya/sip)
Hingga kemarin (9/5/2019) sembilan petugas tingkat PPS, KPPS telah meninggal dunia . "Sembilan orang yang telah meninggal dunia," jelas Edy Ariansyah kepada BeritaBanjarmasin.com.
Sisanya lebih dari 70 orang dalam keadaan kelelahan dan sakit dalam menyelesaikan tugas. "lebih dari 70 orang di Kalsel dalam proses perawatan dan penyembuhan dari kelelahan dan sakit," ungkapnya.
Koordinator wilayah BEM se-Kalsel, Ghulam Reza saat berunjukrasa di KPU Kalsel menyampaikan orasinya, mendorong KPU untuk peduli dan memberikan santunan kepada pahlawan demokrasi. Dirinya juga mengatakan satu dari sekian anggota KPPS tersebut adalah mahasiswa Uniska.
Menurut mereka, pihak KPU belum ada sikap maksimal dalam pengadaan santunan bagi pahlawan demokrasi yang sedang sakit dan meninggal dunia. "Kami ingin melihat pergerakan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mengayomi masyarakat," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, terkait dengan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan, KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten saat ini melakukan validasi dan verifikasi data anggota pahlawan demokrasi yang telah meninggal. Data anggota KPPS, PPS, PPK dan petugas ketertiban PPS yang telah meninggal dunia akan dilaporkan paling lambat tanggal 11 Mei 2019 ke KPU RI. (maya/sip)
Posting Komentar