BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel melaksanakan rapat paripurna, Kamis
(13/7/2019). Para wakil rakyat membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 dan dana cadangan pilkada 2020.
(13/7/2019). Para wakil rakyat membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 dan dana cadangan pilkada 2020.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor memaparkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang disampaikan dalam bentuk Raperda telah disesuaikan dengan hasil audit BPK RI, yang dengan demikian telah memenuhi aspek normatif, kapatutan dan kewajaran.
Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, kata ia, lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2018.
Sedangkan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD berupa output program maupun kegiatan, telah dijelaskan pada laporan keterangan pertanggungjawaban akhir Tahun anggaran 2018 dan telah mendapat rekomendasi dari DPRD.
Sementara itu yang berkenaan dengan Raperda tentang dana cadangan pilkada dan wakil kepala daerah Tahun 2020, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaannya dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan penghimpunan dana melalui pembentukan dana cadangan untuk mengurangi beban belanja daerah pada tahun 2020.
Hal ini sebagaimana disebutkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan dapat digunakan salah satunya yakni pembentukan dana cadangan. Dana cadangan inilah yang nantinya akan diberikan kepada penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU, Bawaslu, serta pihak keamanan.
"Kita harapkan dengan disiapkannya dana cadangan ini, Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar dan juga kedua Raperda dapat diselesaikan pembahasannya sesuai jadwal yang telah disepakati bersama," ucap Sahbirin Noor kepada seluruh undangan rapat paripurna yang hadir. (maya/sip)
Posting Komentar