BERITABANJARMASIN.COM - Puar Junaidi, Ketua Pansus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menuturkan perda tersebut dapat memperkuat posisi perusahaan dan memberikan peluang perusahaan daerah untuk berkompetisi.
Dikatakannya Perda yang disahkan tersebut untuk mengakomodir terhadap kepentingan khususnya dengan konstruksi terkait kepentingan -kepentingan untuk mitra kerja Pemda di bidang konstruksi.
Perda membutiri hal-hal terkait tentang peraturan barang dan jasa sehingga aturan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai petunjuk pelaksanaan yang dilakukan pemda.
Hal ini kata ia, disamping ada UU namun PP belum terbit sehingga ada keterlambatan penetapan perda itu untuk dilakukan fasilitasi dan terlambat untuk melakukan penetapan. "Sejak 2018 hampir satu tahun pembahasan peraturan daerah. Ini juga menyangkut persyaratan apa yang disyaratkan di dalam ketentuan perundang undangan dan disederhanakan," urainya.
"Kita memberikan solusi dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada semua perusahaan untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan pelaksanaan pelelangan yang dilakukan Pemda," tuturnya, Senin (24/6/2019) usai Rapat Paripurna DPRD Kalsel.
Harapannya dengan perda ini dapat memperkuat posisi kedudukan perusahaan dan sebagai landasan dariapsda ketentuan yang sempat menjadi kendala bagi pihak perusahaan dengan adanya aturan yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi pihak perusahaan. "Contoh dalam pekerjan yang diutamakan memiliki pengalaman kerja, kalau tidak dapat pekerjaan bagaimana bisa ia memiliki pengalaman kerja, dengan kondisi ini berarti akan dimonopoli orang yang sudah mendapatkan perkerjaan di bidang itu," imbuhnya.
"Kita memberikan solusi dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada semua perusahaan untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan pelaksanaan pelelangan yang dilakukan Pemda," tuturnya, Senin (24/6/2019) usai Rapat Paripurna DPRD Kalsel.
Harapannya dengan perda ini dapat memperkuat posisi kedudukan perusahaan dan sebagai landasan dariapsda ketentuan yang sempat menjadi kendala bagi pihak perusahaan dengan adanya aturan yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi pihak perusahaan. "Contoh dalam pekerjan yang diutamakan memiliki pengalaman kerja, kalau tidak dapat pekerjaan bagaimana bisa ia memiliki pengalaman kerja, dengan kondisi ini berarti akan dimonopoli orang yang sudah mendapatkan perkerjaan di bidang itu," imbuhnya.
"Justru dengan ketentuan perda ini memberikan peluang bagi perusahaan daerah untuk berkompetisi tidak hanya didominasi oleh perusahaan perusahaan dari pihak luar," jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar