BERITABANJARMASIN.COM - Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), Kamis (11/7/2019).
Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebijakan Legislasi Daerah dan Sosialisasi Kewenangan Pemantauan Dan Evaluasi Ranperda dan Perda oleh DPD RI.
Dalam diskusi ini diharapkan kepada DPD RI dapat meminimalisir ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
mensinkronisasi raperda dan perda yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu hendaknya peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dimana sebagai tugasnya yakni kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan di daerah.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum ULM Prof Abdul Halim Barkatullah menuturkan kegiatan ini merupakan hal yang baru sebagai alat kelengkapan bagi DPD RI. "Kajian perbaikan bagaimana legislasi di tanah air," ucapnya.
Disampaikannya berhasilnya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem yakni substansi, struktur dan budaya dari tiga tersebut menurutnya hanya fokus pada satu unsur. "Hanya berkutat pada substansi juga lebih kepada kuantitas bukan kualitas," tandasnya.
Dari tahun 2017, dipaparkannya mulai dikembangkan evaluasi Raperda dan Perda dimana provinsi berwenang merevisi peraturan oleh kabupaten/kota, sedangkan dari provinsi direvisi oleh kementerian. "Kita berharapnya dengan diskusi yang digelar ini dapat menjadi sistem perbaikan di Indonesia," harap Guru Besar ULM tersebut.
Disamping itu, anggota DPD RI Mohammad Sofwat Hadi memaparkan tujuan dari diadakannya diskusi ini selain bagaimana memahami penyusunan kebijakan juga mensosialisasikan peran DPD dalam evaluasi. "Dalam hal ini juga menghimpun masukan bagi PULD dari yang disampaikan dalam forum diskusi ini," paparnya. (maya/sip)
Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebijakan Legislasi Daerah dan Sosialisasi Kewenangan Pemantauan Dan Evaluasi Ranperda dan Perda oleh DPD RI.
Dalam diskusi ini diharapkan kepada DPD RI dapat meminimalisir ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
mensinkronisasi raperda dan perda yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu hendaknya peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dimana sebagai tugasnya yakni kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan di daerah.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum ULM Prof Abdul Halim Barkatullah menuturkan kegiatan ini merupakan hal yang baru sebagai alat kelengkapan bagi DPD RI. "Kajian perbaikan bagaimana legislasi di tanah air," ucapnya.
Disampaikannya berhasilnya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem yakni substansi, struktur dan budaya dari tiga tersebut menurutnya hanya fokus pada satu unsur. "Hanya berkutat pada substansi juga lebih kepada kuantitas bukan kualitas," tandasnya.
Dari tahun 2017, dipaparkannya mulai dikembangkan evaluasi Raperda dan Perda dimana provinsi berwenang merevisi peraturan oleh kabupaten/kota, sedangkan dari provinsi direvisi oleh kementerian. "Kita berharapnya dengan diskusi yang digelar ini dapat menjadi sistem perbaikan di Indonesia," harap Guru Besar ULM tersebut.
Disamping itu, anggota DPD RI Mohammad Sofwat Hadi memaparkan tujuan dari diadakannya diskusi ini selain bagaimana memahami penyusunan kebijakan juga mensosialisasikan peran DPD dalam evaluasi. "Dalam hal ini juga menghimpun masukan bagi PULD dari yang disampaikan dalam forum diskusi ini," paparnya. (maya/sip)
Posting Komentar