BERITABANJARMASIN.COM - Organisasi disabilitas Kota Banjarmasin yang tergabung dalam SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) menyampaikan hasil uji publik mereka terhadap 4 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pariwisata, Selasa (16/7/2019) di Rumah Anno Banjarmasin.
Wakil dari SAPDA, Slamet menuturkan bahwa mereka sudah melakukan uji publik, melakukan wawancara mendalam, hingga memberikan saran perbaikan agar kantor SKPD bisa ramah difabel. "Sebagian kantor belum ada akses, tidak memiliki toilet khusus, jalur khusus dan petugas front line yang paham bahasa isyarat," bebernya.
Sementara itu mewakili Wali Kota Banjarmasin, Sugito Said mengakui dari fisik bangunan banyak mengalami kendala, dan pemkot memiliki keterbatasan untuk memperbaikinya. Namun untuk memberikan akses maka SKPD dapat memberikan layanan khusus. Dirinya pun berjanji akan menyampaikan hasil uji publik ini kepada forum SKPD peduli Pemkot Banjarmasin. Disamping itu juga hadir wakil dari Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan Dinas Kesehatan, mereka memberikan tanggapan atas hasil uji publik dan berjanji melakukan perbaikan semaksimal mungkin.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menyatakan apresiasinya atas uji publik yang sudah dilakukan kawan-kawan disabilitas. Tanpa uji publik, SKPD tidak mengetahui kekuranggan layanan yang diberikan. "Uji publik ini cermin untuk memperbaiki peradaban pelayanan publik," ujarnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh pelayanan publik harus inklusi, yang berarti ramah pada semua kalangan masyarakat tanpa kecuali. Dimana Ombudsman setiap tahun melakukan survei kepatuhan pelayanan publik, dalam survei tersebut dipersyaratkan akses bagi disabilitas.
Sejumlah pertanyaan dan tanggapan juga disampaikan oleh peserta yang hadir dan peserta berharap ada perbaikan bagi seluruh pelayanan publik, agar ramah pada disabilitas, termasuk berbagai sarana publik seperti trotoar, taman dan sarana pariwisata. (maya/sip)
Posting Komentar