BERITABANJARMASIN.COM - Dalam Rapat Paripurna, Senin (12/8/2019), Ketua DPRD Kalsel, Burhanuddin mengapresiasi kinerja Pemprov Kalsel terkait APBD-P 2019.
"Apa yang telah disampaikan agar bisa ditindaklanjuti, sesegera mungkin dilakukan pembahasan berikutnya sehingga diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan," katanya
Selain itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Siswansyah menyampaikan jawaban Gubernur Kalsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Provinsi Kalsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2019 (RAPBD-P).
Dikatakannya, beberapa fraksi menekankan perlunya upaya mensejahterakan masyarakat sehingga kata ia, harus diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan baik dalam program yang ada di SKPD sehingga menciptakan rasa keadilan pembangunan terhadap seluruh lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan Wilayah-wilayah terpencil.
Selain itu, Pemprov Kalsel terus meneguhkan komitmen dan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada penerimaan pajak daerah namun juga optimalisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah. "Nanti akan dikembangkan melalui sistem elektronik yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan daerah," ujarnya.
Pemprov juga sependapat bahwa sektor yang perlu menjadi perhatian agar dapat dikelola secara maksimal. Disamping itu, dalam proporsi anggaran belanja pada Raperda APBD-P TA 2019 masih belum dapat mengakomodir semua aspek urusan pemerintahan kiranya dapat dipahami bersama, mengingat juga perlunya memprioritaskan pencadangan dana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada tahun 2020 yang telah dipahami juga sebagai beban yang berat yang harus disiapkan pada APBD-P 2019.
Untuk itu, hal-hal pokok yang dianggap masih perlu ditingkatkan alokasi anggarannya disarankan untuk dicatat dan diprioritaskan proporsi anggarannya dalam penyusunan APBD T.A 2020 mendatang.
Selanjutnya, terkait pendapat positif terhadap struktur APBD-P TA 2019 meskipun terdapat selisih kurang/defisit dapat ditutupi oleh pembiayaan netto yang bersumber dari Silpa anggaran tahun sebelumnya yang berarti kekurangan atau selisih kurang tersebut ditutupi dengan penerimaan sendiri.
Oleh karena itu, dukungan legislatif sebagai mitra kerja sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan realisasi rencana kedepan tersebut melalui regulasi dan penyediaan infrastruktur percepatan Core Business pada wilayah potensi unggulan yang bersinergi antara rencana pembangunan jangka panjang baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. (maya/sip)
"Apa yang telah disampaikan agar bisa ditindaklanjuti, sesegera mungkin dilakukan pembahasan berikutnya sehingga diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan," katanya
Selain itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Siswansyah menyampaikan jawaban Gubernur Kalsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Provinsi Kalsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2019 (RAPBD-P).
Dikatakannya, beberapa fraksi menekankan perlunya upaya mensejahterakan masyarakat sehingga kata ia, harus diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan baik dalam program yang ada di SKPD sehingga menciptakan rasa keadilan pembangunan terhadap seluruh lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan Wilayah-wilayah terpencil.
Selain itu, Pemprov Kalsel terus meneguhkan komitmen dan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada penerimaan pajak daerah namun juga optimalisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah. "Nanti akan dikembangkan melalui sistem elektronik yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan daerah," ujarnya.
Pemprov juga sependapat bahwa sektor yang perlu menjadi perhatian agar dapat dikelola secara maksimal. Disamping itu, dalam proporsi anggaran belanja pada Raperda APBD-P TA 2019 masih belum dapat mengakomodir semua aspek urusan pemerintahan kiranya dapat dipahami bersama, mengingat juga perlunya memprioritaskan pencadangan dana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada tahun 2020 yang telah dipahami juga sebagai beban yang berat yang harus disiapkan pada APBD-P 2019.
Untuk itu, hal-hal pokok yang dianggap masih perlu ditingkatkan alokasi anggarannya disarankan untuk dicatat dan diprioritaskan proporsi anggarannya dalam penyusunan APBD T.A 2020 mendatang.
Selanjutnya, terkait pendapat positif terhadap struktur APBD-P TA 2019 meskipun terdapat selisih kurang/defisit dapat ditutupi oleh pembiayaan netto yang bersumber dari Silpa anggaran tahun sebelumnya yang berarti kekurangan atau selisih kurang tersebut ditutupi dengan penerimaan sendiri.
Oleh karena itu, dukungan legislatif sebagai mitra kerja sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan realisasi rencana kedepan tersebut melalui regulasi dan penyediaan infrastruktur percepatan Core Business pada wilayah potensi unggulan yang bersinergi antara rencana pembangunan jangka panjang baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. (maya/sip)
Posting Komentar