BERITABANJARMASIN.COM - Iuran BPJS yang mengalami kenaikan diprediksi berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan.
Saat ditemui di Gedung DPRD Kalsel Selasa (10/9/2019), Lutfi Syaifuddin, mantan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel menyampaikan pembayaran yang menunggak dari tingkat kemampuan pembayaran masyarakat dikhawatirkan menjadi masalah yag berujung defisit anggaran BPJS.
Terlebih permasalahan yang besar ada pada tunggakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengakibatkan defisit anggaran. Meskipun kenaikan iuran BPJS kata ia kewenangan nasional bukan kewenangan DPRD, ia berharap pemerintah tidak membebankannya kemasyarakat.
Kepada masyarakat yang berobat pun harus dilayani dengan baik, sehingga dalam hal ini dirinya mengusulkan menaikkan anggaran dana cadangan/talangan. "Dengan adanya dana talangan ini keterlambatan pembayaran BPJS tidak mengganggu pelayanan di RS, Kalau sudah terbentuk Komisi dewan kita akan sampaikan aspirasi masyarakat ke BPJS pusat " ujarnya.
Saat pembahasan APBD 2020 dan Badan Angggaran terbentuk akan meminta Pemprov untuk menambah dana talangan di Rumah Sakit- rumah sakit. "Saat ini belum pembahasan, nantinya dana ini yang mengantisipasi," bebernya. (maya/sip)
Posting Komentar