BERITABANJARMASIN.COM - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, M Yusuf Effendi mengatakan pihaknya sudah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada sekolah-sekolah terkait kabut asap. Sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan.
Menurutnya kebijakan dan arahan sudah tergambar secara menyeluruh dalam surat edaran. Pertama mengimbau kepada warga sekolah menggunakan masker khususnya saat di luar ruangan. Meski sempat diguyur hujan, hingga hari ini (24/9/2019) kabut asap masih terasa.
Tidak dibolehkan membakar sampah di lingkungan sekolah, jika terjadi kebakaran di lingkup sekolah agar pihak sekolah berperan aktif memadamkam sumber api. Selain itu, jika kabut asap (pekat) sudah memasuki ambang batas wajar memperkenankan untuk kegiatan sekolah diliburkan.
Tergantung tempatnya dan tidak sama di tiap sekolah, yang sebelumnya melakukan tindakan kegiatan belajar mengajar dialihkan pada jam-jam tertentu. "Tentunya kekurangan jam pelajaran harus diperhitungkan akan dibayar saat kedaaan kembali normal," ujarnya.
Selain itu, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MLH PWM) Kalsel, Zulfa Asma Vikra mengemukakan kabut asap perlu penanggulangan serius karena menimbulkan dampak buruk dan terganggunya aktivitas.
Persoalan kabut asap ini juga merupakan hal kompleks dampak kesalahan kebijakan pengelolaan lingkungan sehingga diperlukan evaluasi seluruh pihak di Kalsel.
Dalam hal ini masyarakat dan aparatur pemerintah harus bersatu padu menekan potensi terjadi Karhutla. Penyelesiaan tidak dapat dilakukan jangka pendek harus secara berkesinambunga menyeluruh dan terintegrasi.
"Pemerintah harus mempunyai program jangka panjang dan menegah, perlu pengawalan serius dalam penegakan hukum dari aparat hukum dalam penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang wilayah dan sosialisasi yang massif perlu dilakukan pemerintah," urai anggota DPRD Kalsel tersebut. (maya/sip)
Persoalan kabut asap ini juga merupakan hal kompleks dampak kesalahan kebijakan pengelolaan lingkungan sehingga diperlukan evaluasi seluruh pihak di Kalsel.
Dalam hal ini masyarakat dan aparatur pemerintah harus bersatu padu menekan potensi terjadi Karhutla. Penyelesiaan tidak dapat dilakukan jangka pendek harus secara berkesinambunga menyeluruh dan terintegrasi.
"Pemerintah harus mempunyai program jangka panjang dan menegah, perlu pengawalan serius dalam penegakan hukum dari aparat hukum dalam penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang wilayah dan sosialisasi yang massif perlu dilakukan pemerintah," urai anggota DPRD Kalsel tersebut. (maya/sip)
Posting Komentar