BERITABANJARMASIN.COM - Seminar Uji Publik dalam rangka penyempurnaan Raperda Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Yatim Piatu Dan Anak Fakir Miskin digelar DPRD Kalsel, Kamis (5/9/2019).
Mengundang Dinas Sosial dari 13 kab/kota beserta SKPD terkait, seminar ini bertujuan untuk penyempurnaan isi Raperda dimaksud yang sebelumnya dilakukan pembahasan sampai tahap finalisasi. "Dengan kegiatan ini, masih ada Pasal-pasal nantinya disempurnakan dari masukan yang didapat," ujar Anggota Komisi IV, Zulfa Asma Vikra.
Dalam hal ini diharapkan Dinas Sosial dari 13 kab/kota dan SKPD terkait bisa mengambil perannya dalam menanggulangi permasalahan anak terlantar.
Dalam pelaksanaannya tidak hanya peran Pemerintah tetapi juga pihak ketiga untuk dilibatkan. "Mereka menghendaki permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini anak terlantar tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Provinsi Kalsel," terangnya.
Dimana perlu keterlibatan pihak ketiga seperti organisasi sosial, peran masyarakat selain itu peran sektor swasta dalam melakukan pembangunan seperti panti. Jika hal ini diserahkan ke Pemerintah tentunya akan kesulitan mengcover semuanya. Dikatakannya saat ini ada 26 jenis PMKS sehingga diliat dari segi anggaran dan SDM akan berpengaruh.
Hampir di semua daerah di Kalsel kata ia, terdapat permasalahan sosial anak terlantar seperti di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Faktornya pun beragam, bisa faktor ekonomi, sosial, keluarga, pendidikan. (maya/sip)
Dalam hal ini diharapkan Dinas Sosial dari 13 kab/kota dan SKPD terkait bisa mengambil perannya dalam menanggulangi permasalahan anak terlantar.
Dalam pelaksanaannya tidak hanya peran Pemerintah tetapi juga pihak ketiga untuk dilibatkan. "Mereka menghendaki permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini anak terlantar tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Provinsi Kalsel," terangnya.
Dimana perlu keterlibatan pihak ketiga seperti organisasi sosial, peran masyarakat selain itu peran sektor swasta dalam melakukan pembangunan seperti panti. Jika hal ini diserahkan ke Pemerintah tentunya akan kesulitan mengcover semuanya. Dikatakannya saat ini ada 26 jenis PMKS sehingga diliat dari segi anggaran dan SDM akan berpengaruh.
Hampir di semua daerah di Kalsel kata ia, terdapat permasalahan sosial anak terlantar seperti di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Faktornya pun beragam, bisa faktor ekonomi, sosial, keluarga, pendidikan. (maya/sip)
Posting Komentar