 |
| ilustrasi: merdeka |
Menurutnya banyak kejahatan yang membahayakan lingkungan sehingga perlu adanya upaya pemerintah membentuk komisi khusus seperti tindak pidana korupsi disidik oleh KPK. "Lingkungan juga harus ada upayanya pembentukan pengadilan lingkungan agar tidak merajalela kejahatan ini terutama terkait tambang," ujarnya.
Dirinya juga menuturkan permasalahan sekarang tentang Capim KPK dan UU Revisi KPK yang dinilainya jangan sampai melemahkan peran serta fungsi KPK itu sendiri. Legislator dalam hal ini juga harus komitmen sesuai janjinya mengemban amanah rakyat. "KPK itu bagian dari rakyat, jangan sampai KPK perannya dilemahkan, justru diperkuat lagi misal ada di setiap daerah," terangnya.
Secara ruang ia menjelaskan Kalsel dalam keadaan darurat ruang dan bencana ekologis. Dari total wilayah Kalsel 3,7 juta hektare, 50 persennya sudah dibebani dengan izin tambang dan sawit. Lanjutnya, melihat kondisi sekarang sampai saat ini banyak reklamasi yang terbengkalai memperparah kondisi tambang yang banyaknya bermunculan bekas galian lobang tambang yang menganga.
Disamping itu, konsep save Meratus perlu digaungkan sebagaimana diketahui arah muara ada di sungai Barito dan hilir sungai ada di Meratus. Dan saat ini kata Kisworo, sisa pegunungan yang benar benar lestari juga rimba terakhir Kalsel ada di Pegunungan Meratus. "Negara harus membentuk pengadilan lingkungan karena banyaknya kejahatan yang lolos, agar kegiatan di lingkungan dapat berjalan semestinya,"jelasnya. (maya/sip)
Posting Komentar