BERITABANJARMASIN.COM - DPD RI bersama Universitas Lambung Mangkurat menggelar Focus Group Disccusion (FGD) terkait evaluasi dan inventarisasi Prolegnas tahun 2020 -2024 dan prioritas tahun 2020 di Ruang Rapat Soejono Fakultas Hukum ULM, Kamis (21/11/2019).
Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang, tujuannya untuk menginvetarisasi kebutuhan legislasi dan klasifikasi berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat.
"Jadi kami dari panitia perancang undang-undang di DPD RI ingin menerima masukan sebagai evaluasi dan inventarisasi Prolegnas 2020-2024," ucap Anggota DPD RI perwakilan Kalsel, Habib Hamid Abdullah.
Ia menyebutkan, sebagai perwakilan dari Kalsel, ia dan anggota DPD RI dari Kalsel lainnya juga menyuarakan kepentingan Banua. Apalagi Kalsel disiapkan sebagai daerah penyangga Ibukota RI yang baru. Pihaknya memperjuangkan agar di Kalsel dibangun sarana transportasi baru yaitu kereta api, serta jalan tol yang menghubungkan Banjarbaru dan Batulicin.
"Termasuk menyuarakan agar dibangun jalan tol dari Banjarmasin ke Tabalong, pembangunan Jembatan Batulicin ke Kotabaru," urainya.
Sementara itu Wakil Dekan lll Fakultas Hukum DR Hj Herlina mengatakan FGD ini merupakan bagian penyusunan program legisnasi nasional, dan merupakan tugas dan wewenang DPD. Yaitu terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah. "Kami dari civitas akademika memiliki peran dan tanggung jawab dalam memfasilitasi, dan mendukung penyusunan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas tahun 2020," ujarnya.
Menurutnya ada beberapa hal mendasar, diantaranya terkait dasar hukum, sumber kewenangan, syarat subtantif, dan secara teknis tentang strategi penyusunan prolegnas jangka menengah. Narasumber yang turut hadir dalam FGD diantaranya, DR Rudy, staf ahli PP UU DPD RI, DR Ahmadi Yusran, dan perwakilan dari Biro Hukum Setdaprov Kalsel. (fitri/sip/adv)
Posting Komentar