BERITABANJARMASIN.COM - Selama tahun 2019, laporan yang ditangani Ombudsman perwakilan Kalsel mengalami peningkatan. Pelaporan terbanyak ada pada kepegawaian, pertanahan/agraria, pendidikan, ketenagakerjaan, dan air minum.
Terhitung mulai awal Januari, hingga 20 Desember 2019, akses masyarakat ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Kasel berjumlah 226 kali. Laporan yang diterima 167, terdiri dari laporan langsung berjumlah 116, dan laporan tembusan sejumlah 51.
Semua laporan, termasuk yang laporan tembusan, ditindaklanjuti. Laporan selesai dan dinyatakan ditutup 146. Laporan yang masih dalam proses penyelesaian 21. "Jumlah laporan yang ditangani tahun ini meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 125 laporan," jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid.
Laporan menyangkut kepegawaian, antara lain tentang status guru honor, penetapan sertifikasi guru non PNS, penerimaan CPNS, akreditasi kampus, disabilitas, tenaga kontrak, gaji ke 13 dan tunjangan hari raya.
Laporan tentang pertanahan, antara lain soal tumpang tindih lahan, SHM belum terbit, dan penundaan berlarut. Laporan tentang pendidikan, antara lain soal pungli di sekolah, ijasah yang ditahan, guru tidak mengajar, murid diberhentikan.
Kemudian Laporan ketenagakerjaan, antara lain soal pemberhentian tenaga kontrak secara sepihak dan perlindungan tenaga kontrak. Laporan menyangkut air minum, antara lain soal kuantitas dan kualitas air, terutama pada musim kemarau, pipa bocor, dan pelayanan air di wilayah Banjarbakula. (maya/sip)
Posting Komentar