 |
| ilustrasi: NU.or.id |
BERITABANJARMASIN.COM - Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP NU) mndorong BPN untuk bekerja efektif dan efisien menangani urusan pertanahan, khususnya terkait sertifikasi sumber daya tanah yang sudah bisa dilakukan secara online bagi daerah dengan akses sulit.
LPP NU sendiri bergerak dalam bidang advokasi, asistensi dan fasilitasi Pertanian, Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA). Majelis Pembina LPP NU Batola, Prof DR Abdul Hadi mengemukakan Undang-undang Dasar menyebutkan bahwa tanah, air dan semua yang ada merupakan milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks sekarang, tugas negara ini didelegasikan ke BPN. Tugas pokok dan fungsi ATR/BPN selanjutnya kata ia dijabarkan dalam UU No 71 Tahun 1971 yang ruhnya menguatkan bahwa ATR/BPN bekerja untuk melayani masyarakat.
Sementara itu, terkait tumpang tindih sertifikat menurutnya ada karena BPN tidak ketat dan tidak akurat, Jajaran BPN sering memiliki kepentingn pada sertifikat yang tumpang tindih atau mungkin terjadi karena data atau peta yang dimiliki BPN tidak akurat.
Dengan teknologi internet seharusnya kata ia pengajuan dan komunikasi pertanahan bisa online. Tidak usah bolak balik terutama ketika akses jalan terbatas seperti Batola. "Dengan online, masyarakat Batola tidak perlu bolak-balik ke Marabahan," ucap Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Lambung Mangkurat ini.
Jajaran BPN ditambahkannya juga mesti bekerja cepat, sertifikat jangan lebih dari 3 bulan. "Sekarang sertifikat bisa 3 tahun baru selesai," jelasnya, Senin (20/1/2020).
Selain itu, sengketa pertanahan selalu diselesaikan dengan mekanisme pengadilan. "Mestinya BPN lebih bnyak melakukan pendekatan sosial untuk menyelesaikan problem pertanahan," tandasnya. (maya/sip)
Posting Komentar