 |
| foto: muhammadsyaripuddin.com |
Dewan Kalsel mengimbau pemkab/kot dan pemprov menyiapkan dokumen untuk mengatasi permasalahan banjir tahunan yang melanda kawasan Kalsel. Seperti dokumen kajian risiko bencana, dokumen kajian penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontinjensi. "Tiga dokumen ini yang perlu ada kedepannya sebagai langkah antisipasi," jelas Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syariffudin.
Dikatakannya ada beberapa daerah yang telah memiliki dokumen seperti pada Kabupaten Batola yang sejak 2018 lalu memiliki dokumen resiko bencana dan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019. "Kita akan dorong agar kabupaten/kota yang lain mengikuti,"ucapnya.
Titik berat dalam dokumen tersebut terdapat pemetaan semisal peta bencana, peta bahaya dan kerentanan, peta kapasitas bencana peta risiko dan peta risiko multi bahaya.
Dirinya pun mengapresiasi Dinas PUPR Provinsi Kalsel yang telah melakukan rapat dengan 13 kab/kota juga dihadiri diantaranya Bappeda dan BPBD untuk menyusun dokumen sebagai langkah pembenahan kedepan. "PUPR berharap pemerintah pusat ikut andil," terangnya.
Memang kata ia, dalam pembuatan dokumen memerlukan budgeting yang besar namun seberapa besar pula kemauan untuk mengantisipasi banjir. Dengan hal tersebut tentunya didapat perencanaan dan solusi apabila terjadi musibah banjir. "Ini sebagai warning system dari dampak kerugian juga korban," kata politisi PDIP tersebut.
Selama ini dikemukakannya untuk menjalankan pemetaan bencana Pemprov Kalsel sudah membentuk forum pengurangan resiko bencana. "Mungkin akan memanggil pemprov agar masalah ini bisa diatasi bersama," tutupnya. (maya/sip)
Posting Komentar