BERITABANJARMASIN.COM - Diskdik Kalsel buka suara mengenai wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
Kepala Disdik Kalsel, M Yusuf Effendi, Senin (3/2/2020) mengemukakan jika ini memang benar terealisasi maka harus ada solusi yang jelas untuk keberlangsungan para tenaga honorer khususnya yang ada lingkungan Pemprov Kalsel.
Dirinya meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat benar-benar mempertimbangkan wacana penghapusan tenaga honorer. Menurutnya perlu melihat dua sisi selain kebijakan pemerintah dapat berjalan juga perlu memperhatikan nasib tenaga honorer kedepannya agar tidak merugikan mereka.
Dari itu dirinya mengungkapkan pemerintah perlu memperhatikan alokasi formasi penerimaan ASN yang sama besarnya dengan tenaga honorer saat ini. "Khawatirnya formasi yang disediakan lebih kecil dari jumlah tenaga honorer yang ada," jelasnya.
Hal ini menurutnya bisa menjadi persoalan bagaimana nasib ke depan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kalsel. Sebagaimana diketahui Pemerintah Pusat menggiring para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kami berharap untuk dananya bisa dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," terangnya.
Sebelumnya, hal senada juga diutarakan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Luthfi Saifuddin yang berharap dapat dibayarkan melalui APBN karena menurutnya jika PPPK dibayarkan sama dengan yang diterima PNS selama ini maka akan berdampak pada habisnya anggaran pendidikan yang dialokasikan di APBD Provinsi Kalsel. (maya)
Posting Komentar