BERITABANJARMASIN.COM - Dalam rangka deteksi dini kerawanan Pilkada 2020, Bawaslu Kalsel menggelar audiensi di Markas Besar Polda Kalsel, Senin (3/2/2020).
Beberapa faktor yang memungkinkan mengganggu dalam proses berjalannya Pilkada disampaikan seperti terkait netralitas ASN, money politic dan mahar politik, kemudian teknik - teknik kampanye seperti black campaign, negatif campaign dan positif campaign.
Selain hal krusial diatas serangan hacker terhadap sistem informasi pemilu yang dimiliki Penyelenggara Pemilu berbasis komputer juga dikhawatirkan pihaknya. Bawaslu berharap kepada Polda Kalsel selaku aparat keamanan mendukung terhadap kerja- kerja Pengawas Pemilu baik bagi Bawaslu Provinsi juga jajaran Bawaslu di kabupaten/kota.
Disampaikan dari rilis yang diterima, terkait calon perseorangan yang maju juga menjadi kekhawatiran, di tingkat Provinsi Bawalsu akan terus melakukan pemantauan sampai tanggal 23 Februari. Sementara di tingkat kabupaten/kota hampir semua ada calon perseorangan.
"Munculnya calon perseorangan pada tahapan pencalonan, sangat berpotensi nanti akan adanya sengketa proses yang masuk di Bawaslu," jelas Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah.
Untuk Panwascam yang dibentuk Desember lalu akan dibekali pihaknya dengan Bimtek yang dilakukan. Kemudian pada Maret 2020 nanti, jajaran Pengawas Desa/ Kelurahan juga telah terbentuk. Bawaslu berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan mencegah indikasi yang memicu pelanggaran pemilu.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Yazid Fanani menyambut baik, menurutnya koordinasi penting dilakukan sejak dini. Polda juga turut mendukung dengan upaya melakukan mapping potensi kerawanan pilkada 2020.
Dirinya juga menyampaikan Jumlah Kekuatan Polda Kalsel, sistem pengamanan di TPS dan serpas logistik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Kalsel. "Hal ini berguna untuk menemukan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat," terangnya. (maya/sip)
Posting Komentar