BERITABANJARMASIN.COM - Rencana Provinsi Kalsel melakukan lockdown (karantina kewilayahan) perlu pertimbangan yang matang dan harus ada restu dari pemerintah pusat.
Rencana lockdown tersebut terungkap dalam rapat kerja di Gedung DPRD Kalsel (30/3/2020) Hal tersebut disampaikan Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 Kalsel bahwa rencana ini telah dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait khususnya lockdown jalur udara dan laut. Sedangkan dari jalur darat tengah dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.
Disisi lain, penutupan akses Bandara Syamsudin Noor nyatanya harus dikoordinasikan dengan Dirjen Perhubungan Udara, Pemerintah Pusat. Tentunya dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.
"Ada daerah lain yang melakukan lockdown langsung tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat, ternyata pemerintah pusat belum merestui," papar Ketua Harian Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 Kalsel yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, Wahyuddin.
Disamping itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK membenarkan dalam rapat lalu ada usulan meminta melakukan lockdown (karantina kewilayahan). Namun, kata ia penutupan akses bandara ini Dewan maupun Pemda hanya bisa mengusulkan karena wewenang ada pada pemerintah pusat.
"Saat ini disampaikan ke pusat hanya agar ada batasan keluar masuk ke wilayah kita, belum ada rananhnya penutupan, ini akan dievaluasi lagi," jelasnya.
Dirinya pun berharap kabupaten/kota berperan secara aktif waspada menjaga situasi agar tetap kondusif dan bekerja sama dengan tim gugus tugas daerah masing-masing.
Pertanyaannya apakah Pemprov Kalsel siap? Tentunya kata ia jika kebijakan lockdown dilakukan akan sangat berdampak pada perekonomian dan pemrov harus memiliki solusi akan hal tersebut.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk ikuti anjuran pemerintah serta selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan tempat tinggal. (maya/sip)
Posting Komentar