BERITABANJARMASIN.COM - Dinas PUPR Provinsi Kalsel akan melakukan penyesuaian pelaksanaan proyek pembangunan di tahun 2020. Mengingat direalokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pemotongan anggaran tersebut sesuai instruksi pusat 50 persen dari Pagu total APBD. "Jadi di PU alokasi anggaran Rp600 miliar setengahnya sudah disampaikan ke Pemprov untuk penanganan Covid-19," ujarnya.
Tentunya hal ini akan berpengaruh yang berdampak pada jalannya infrastruktur. Hal ini pun menajdi fokus pembahasan yang digelar Komisi III DPRD Kalsel pada (12/5/2020). Menyiasati untuk tetap jalannya pembangunan di tahun 2020, pihaknya akan melakukan penyesuaian dengan konsep semi multi years.
Dimana pekerjaan akan tetap diselesaikan pada tahun 2020, dengan sisa anggaran dibayarkan pada tahun 2021 mendatang. Ini kata Roy, akan dilakukan negosiasi terlebih dahulu antar kedua belah pihak untuk setuju melakukan konsep seperti dimaksud.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mendukung langkah yang diambil Dinas PUPR. "Kita dukung selama tidak menyalahi aturan dan kontraktor sepakat mau melaksanakan skema proyek seperti itu," jelasnya.
Disamping itu, aliran dana Dak juga tidak dapat direalisasikan dengan Total anggaran DAK yang tidak bisa dilaksanakan senilai Rp102 miliar karena dialihkan pemerintah untuk penanganan Covid-19. Semua proses alokasi DAK tersebut diminta Menkeu untuk dihentikan sebelum 27 Maret lalu. (maya/sip)
Posting Komentar