BERITABANJARMASIN.COM - Komisi I DPRD Kalsel gelar dialog bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) Kalteng dalam rangka koordinasi memutus mata rantai Covid-19 di Kalsel dan Kalteng.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan kunjungan itu adalah lanjutan dari kegiatan Komsi I DPRD Kalsel evaluasi dan monitoring seluruh Kabupaten di Kalsel khususnya yang ada di perbatasan. Mengingat hingga hari ini (28/6/2020), Covid-19 masih mewabah.
"Kami ingin melihat dampak sosial di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel dan tidak luput juga di perbatasan antar provinsi agar penanganan bisa terkoordinasi dan menjadi maksimal," ujarnya.
Komsi I DPRD Kalsel dalam hal ini juga ingin memastikan langsung kekhawatiran para pedagang dan angkutan logistik yang cemas bila melewati perbatasan harus memiliki surat hasil rapid test. "Saya mendapat keluhan warga yang takut, karena biaya rapid test lumayan mahal yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka," ujar Anggota Komis I DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad.
Ia mengimbau agar persoalan semacam ini bisa menjadi perhatian pemerintah di tiap perbatasan agar tidak menjadi konflik di tengah pandemi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Eskop menyampaikan berkaitan dengan pandemi ini sejak Maret 2020 yang lalu sudah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 di Bartim dan sudah membentuk 5 posko termasuk di pintu gerbang perbatasan atara Kalsel dan Kalteng. Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan di tiap-tip posko tidak lain adalah untuk memutus mata rantai Covid-19.
"Pemeriksaan ini bukan untuk mempersulit warga keluar-masuk ke Kalteng, walaupun akhirnya kita kecolongan yang mana jumlah positif Covid-19 di Bartim perhari ini sudah 16 orang," ujarnya.
Menurutnya untuk di Bartim sendiri tidak menggunakan pemeriksaan rapid test di setiap perbatasan, terlebih untuk angkutan sembako karena dianggap prioritas, pemeriksaan hanya berfokus pada suhu tubuh dan kelengkapan protokol Kesehatan lain seperti masker. "Kita di sini selalu melaksanakan pemeriksaan menggunakan alat pengukur suhu, jika di atas normal maka akan diberi dua pilihan, kembali atau di rujuk ke Rumah Sakit, jika tidak memiliki masker, langsung kami beri dengan persediaan masker di posko," jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Dra Rachmah Norlias mengharapkan agar koordinasi bisa berjalan baik sehingga bisa memberikan langkah-langkah yang baik untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel dan di Kalteng. (maya/sip)
Posting Komentar