BERITABANJARMASIN.COM - Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengatakan dana untuk kelengkapan protokol kesehatan Covid-19 pada pilkada masih kurang.
"Telah kami simulasikan terkait dana penyelenggaraan pilkada di Kalsel, sesuai protokol kesehatan ternyata kita kekurangan kisaran antara Rp50 sampai 60 miliar," ucapnya, Senin (1/6/2020).
Sebelumnya, kata dia, pemerintah telah menyetujui anggaran dana penyelenggaraan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah di tandatangani senilai Rp150 miliar.
"Dari anggaran itu, sudah kita gunakan 1,9 miliar selesai digunakan, masih sisa untuk tahapan rutin," paparnya.
Namun, untuk penyelenggaraan sesuai protokol kesehatan Covid-19 pihaknya telah memperhitungkan ternyata anggarannya jauh lebih besar.
"Seperti terkait dengan TPS, karena salah satu pencegahan covid 19 ini kita tidak boleh berkerumun dalam himpunan sosial yang lebih banyak atau jarak yang terlalu dekat," jelasnya.
Menurutnya, skema dan prosedur telah diatur oleh pihaknya dan diformulasikan dalam langkah saat pilkada menggunakan protokol kesehatan ini memerlukan biaya yang banyak. "Kekurangan ini dapat kita penuhi melalui skema APBD, yang masuk dalam NPHD pemerintah daerah," ujarnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, terkait mengapa begitu banyak kekurangan dana, hal itu lantaran sesuai prosedur protokol kesehatan. "Jangan sampai nanti muncul lagi klaster TPS misalnya," ungkapnya.
Oleh sebab itu KPU sedang merancang jumlah pemilih di TPS yang akan dikurangi. "Jika jumlah TPS bertambah maka jumlah penyelenggara kita di tingkat TPS juga bertambah," tandasnya. (fitri/puji)
Posting Komentar