BERITABANJARMASIN.COM - DPRD Kalsel melaksanakan komparasi pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2019 ke Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kalteng, di Palangka Raya.
Hal ini dalam rangka menambah wawasan dan informasi terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda LPPA Tahun Anggaran 2019.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kasel, Hj Karmila yang memimpin rapat pertemuan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun ini juga sama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel memperoleh opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berangkat dari hal tersebutlah menurut politisi dari PAN ini dilaksanakannya kunjungan studi komparasi ini. "Menggali informasi di Bakeuda di Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan APBD dan juga bagaimana hal-hal teknis dalam rangka menyikapi laporan keuangan dari BPK," jelasnya.
Dari hasil kunjungan tersebut didapat beberapa poin penting khususnya menyikapi permasalahan aset pemerintah, dijelaskan H Suripno Sumas, ada tindakan yang diambil oleh Pemprov Kalteng mengenai permasalahan aset.
"Alhamdulillah banyak sekali yang disampaikan, mereka melakukan statistic data, dari data yang tercatat tersebut mereka melakukan tindakan-tindakan bagi ASN yanng telah pensiun tetapi tetap menggunakan barang bergerak akan diberikan peringatan untuk diambil, apabila peringatan tidak ditaati maka ini nantinya akan diserahkan ke pihak Kejaksaan," katanya.
Diharapkannya wawasan yang telah pihaknya terima akan dapat juga diterapkan di Pemprov Kalsel. "Akan meminta kepada Bakeuda untuk disampaikan apa yang telah dilaksanakan dengan pihak Kalteng sehingga ilmu yang telah diberikan bisa diterapkan," katanya. (maya/sip)
Posting Komentar