Peluang Kejahatan Politik Klientelisme
Perppu Nomor 2 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Pilkada Desember ini telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kondisi pandemi, menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat terpukul. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi peluang bagi praktik klientelisme politik.
Apa itu Klientelisme politik? Menurut Edward Aspinal dan Ward Berenschot, praktik klientelisme politik adalah sikap permisif yang dilakukan para pelaku dalam pilkada. Baik pegiat kampanye dan pemilih mendukung salah satu kandidat dengan iming-iming bantuan dan material lain dari kandidat. Stokes (2012) menjelakan klientelisme adalah aktivitas dimana politisi menukarkan barang yang ia distribusikan dengan suara pemilih pada saat pemilu. Kandidat dalam pilkada bisa membagikan uang dan bantuan kepada calon pemilih, dengan harapan akan dipilih.
Pada salah satu jurnal KPI disebutkan, klientelisme dapat memiliki beragam spektrum pemahaman. Untuk membedakannya dengan suap, Hicken berargumen bahwa suap merujuk pada transaksi yang hanya terjadi dalam satu waktu sementara klientelisme merujuk pada hubungan transaksional yang diiterasikan atau berlanjut (Hicken, 2011, hal. 292).
Semua kandidat, bisa saja menggunakan politik klietelisme ini. Terutama saat pilkada berjalan di masa pandemi, di tengah kondisi ekonomi yang malah melandai. Masyarakat yang dalam kondisi ekonomi serba sulit, mendapat tawaran bantuan dan uang.
Pengamat politik dari Uniska MAB, Prof Uhaib As'ad mengatakan, tak ada alasan apa pun untuk membenarkan politik uang. Menurutnya politik uang merupakan senjata bagi oknum politisi untuk mewujudkan kepentingan kelompok dan partai yang tidak patut untuk dibudayakan. Uhaib juga menjelaskan dari hasil riset yang ia lakukan dari tahun 2013 sampai 2018 di Kalsel, kapitalisasi demokrasi sudah terstruktur. Bahkan, terkesan kekuasaan itu dikuasai oleh uang, bukan karena pilihan rasional.
Untuk itu, menurutnya lagi saat ini bangunan civil society harus diperkuat dengan menyadarkan masyarakat, bahwa politik uang sangat berbahaya. "Karena hanya akan mencetak politisi yang mementingkan kepentingan kelompok dan partainya saja, dengan politik uang," cetus dia saat diwawancara beberapa waktu lalu.
Wajah-wajah Petarung Kursi 1 Banjarmasin
Peta politik semakin bisa ditebak di Banjarmasin. Setelah sang pemenang pemilu di Banjarmasin yaitu PAN, mengumumkan mendukung salah satu calon di Pilwakot Banjarmasin. Di sisi lain, sang petahana, Ibnu Sina secara gesit juga mengumpulkan gerbong politik untuk bisa maju dalam pilkada.
Ibnu Sina belakangan dikabarkan akan berpasangan dengan Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Arifin Noor yang juga telah memiliki pengalaman bertarung di Pilkada. Soal perahu parpol, PKS masih belum memberikan kejelasan, apakah akan tetap mendukung kader seniornya ini atau tidak. Belum lagi sebelumnya telah beredar SK dari Partai Golkar yang menyebut PKS masuk dalam barisan koalisi mereka mendukung calon lain. Lalu apa jawaban dari Ketua PKS Kota Banjarmasin, Hendra?
Ketum DPD PKS Kota Banjarmasin, Hendra menegaskan pihaknya tetap mendukung H Ibnu Sina di Pilwakot Banjarmasin, bukan calon lain, apalagi yang bukan kader PKS. "Sampai saat ini kami mendukung kader sendiri yaitu H Ibnu Sina, meskipun tetap menunggu arahan DPP PKS," kata Hendra
Menurut Hendra, kabar yang bereda di luar tidak bisa dijadikan patokan, karena PKS mempunyai mekanisme sendiri secara internal. Menurutnya, H Ibnu Sina selain pernah menjabat sebagai Ketum DPW PKS Kalsel, juga sudah terbukti prestasinya memimpin Banjarmasin. "Prestasi tak bisa ditutupi, masyarakat tentu sudah bisa menilai," ujar dia.
Sang petahan, Ibnu Sina sendiri tampak irit memberikan komentar kepada media terkait persiapannya maju dalam Pilwakot. Hanya saja ia memberikan sinyal, akan mengumumkannya di saat yang tepat. Wajar memang, mengingat ia juga harus berjibaku dalam penanganan Covid-19 di kota seribu sungai.
Mantan aktivis mahasiswa ini mengaku telah melanjutkan kembali komunikasi dengan partai politik, sembari "memanaskan" mesin politik untuk persiapan Pilwakot Banjarmasin. Belakangan beredar kabar ia akan berpasangan dengan Arifin Noor, yaitu Kadis PUPR Kota Banjarmasin. Apakah isu itu benar? "Belum saatnya diumumkan sekarang," katanya ketika disodori pertanyaan.
Ia menambahkan saat ini telah mendaftar hampir ke semua partai politik dan ada beberapa partai meminta untuk melanjutkan proses pendaftaran. Mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini juga menegaskan, dirinya terus menjalin komunikasi dengan semua parpol.
Bagaimanakah dengan tanggapan Kadis PUPR Kota Banjarmasin, Arifin Noor? Arifin Noor tak menampik jika namanya disebut-sebut mendampingi petahana Ibnu Sina dalam Pilwakot Banjarmasin 2020. "Memang ada kabar begitu, untuk membantu beliau dalam melanjutkan pembangunan kota," jelasnya kepada BeritaBanjarmasin.com.
Arifin menjelaskan masih menunggu perkembangan politik yang saat ini terus berjalan. Ia berharap, siapa pun yang akan menjadi pemimpin derah nantinya bisa benar benar membawa kota seribu sungai menjadi lebih maju.
Selain petahana, nama Sekdaprov Kalsel, Haris Makkie mulai menebar aura "perlawanan". Ia bersama Yuni Abdi Nur Sulaiman didukung oleh DPD Golkar Kalsel, meskipun Golkar Banjarmasin telah sejak lama mengumumkan akan mendukung sang ketua Golkar Banjarmasin, yaitu Ananda.
Ananda sendiri sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lewat baliho maupun media sosial. Baliho dirinya bertebaran hampir di semua titik keramaian Kota Banjarmasin.
Sementara itu, PAN sebagai pemenang pemilu di Banjarmasin menyatakan tidak mengusung kader mereka sendiri dan lebih memilih bergabung dalam barisan koalisi pendukung Haris-Yuni. Kemudian belakangan partai Gerindra juga dengan lantang menyatakan akan mengusung kader mereka sendiri di Pilwakot Banjarmasin.
Manuver politik PDIP masih belum terlihat, belum ada keterangan resmi dari partai berlambang banteng ini akan mendukung siapa. Sehingga publik juga meraba-raba, kemanakah arah dukungan partai penguasa ini?
Jalur Perseorangan
Di hari terakhir penyerahan dokumen pendukung, pasangan bacalon Wali Kota Banjarmasin jalur perseorangan, Khairul Saleh dan Habib Muhammad Bin Ali Al Hasby menyerahkan 41.520 lembar dokumen pendukung ke KPU Banjarmasin, Ahad (23/2/2020).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin itu, terhitung pensiun atau purna tugas pada Desember 2020, telah melakukan kewajiban persyaratan untuk bisa maju di Pilwakot Banjarmasin 2020.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin itu, terhitung pensiun atau purna tugas pada Desember 2020, telah melakukan kewajiban persyaratan untuk bisa maju di Pilwakot Banjarmasin 2020.
Masih ada pasangan calon jalur perseorangan lagi yang mendaftar, yaitu Anang-Firdaus. Sayangnya, pasangan ini terhambat di awal jalan, karena sang calon wakil mengundurkan diri. Anang Misran yang berniat maju dalam Pilwakot Banjarmasin 2020 masih terganjal dengan mundurnya sang calon wakil yaitu Ahmad Firdaus.
Anang Misran tidak dapat melanjutkan pencalonan dirinya sebagai calon orang nomor wahid di kota seribu sungai. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiaty Wahdah. Menurut Rahmi, sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 1, apabila bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon mengundurkan diri pada saat verifikasi administrasi sampai rekapitulasi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. "Karena itu satu paket, artinya apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa ke tahapan selanjutnya dan tidak bisa digantikan," jelasnya.
Alhasil hanya ada satu pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin jalur perseorangan, yang proses tahapan pencalonannya akan dilanjutkan, yakni pasangan Khairul Saleh dan Habib Ali.
Manuver Petahana yang Ditunggu
Bisa ditebak, jika petahana sudah mengumumkan secara resmi pasangannya dalam pilkada dan perahu politiknya, maka peta politik akan semakin jelas. Suasana politik akan semakin panas. Namun hingga saat ini petahana masih menyimpan manuvernya, sehingga peta politik yang kita lihat masih terbatas pada apa yang muncul di media.
Memang tidak mudah menjadi petahana di Kota Banjarmasin, karena dalam catatan sejarah, belum ada petahana yang bisa menjabat dua periode di kota ini. Menarik untuk disimak, apalagi Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalsel yang merupakan cerminan dari Kalsel itu sendiri. (tim)
Posting Komentar