BERITABANJARMASIN.COM - Pemerintah Republik Indonesia memastikan tidak ada penerimaan CPNS atau ASN untuk dua tahun kedepan kecuali untuk dua instansi yakni Akademi Polisi dan Militer.
Kepastian itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo.
Hal ini turut menjadi keprihatinan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib yang mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel masih kekurangan petugas pemasyarakatan.
"Masih sangat kurang tidak hanya wilayah Kalsel, tapi wilayah lain di Indonesia juga petugas kita masih sangat terbatas terutamanya di pemasyarakatan," ungkapnya saat ditemui Jurnalis Beritabanjarmasin.com, Selasa (7/7/2020).
Menurutnya, kurangnya petugas pemasyarakatan dikarenakan angka kasus kejahatan dan warga binaan terus mengalami kenaikan, sementara pegawainya berkurang karena pensiun.
"Makanya sebenarnya kalo ada kebijakan hanya dua institusi ya kita harus benar-benar bisa memberdayakan ASN atau PNS yang ada karena kita tidak mendapatkan pegawai lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan keterbatasan petugas yang ada harus lebih ekstra dan lebih keras lagi dalam bekerja. Bisa bertangung jawab lagi dalam tugas meskipun menurutnya beban kerjaan dan tantangan pekerjaan masih meningkat, namun harus tetap profesional.
"Dengan disiplin yang baik dan juga mempunyai integritas yang baik, itu yang akan terus kita lakukan, penguatan- penguatan dan pembinaan kepada jajaran petugas," tuturnya.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan di akhir Tahun 2019 sudah sempat dilakukan penerimaan ASN di Kemenkumham. Hal itu tertunda karena adanya Covid-19.
"Beberapa hari yang lalu kami dapat surat dari Sekretaris Jendral Kemenkumham agar proses tahapan selanjutnya bisa dilakukan di akhir Juli," ujarnya.
Sementara itu, untuk saat ini Kalsel masih tergolong tinggi kasus Covid-19, sedangkan untuk melakukan Computer Assisted Test (CAT) harus secara langsung."Karena itu kan membutuhkan kerumunan, tes itu tidak bisa virtual walaupun bisa jaga jarak. Jadi nanti kita akan tunggu langkah-langkah perkembangan dari pusat," ungkapnya.
Dikatakannya, untuk rentang kendali tugas untuk satu petugas pemasyarakatan efektif mengawasi 20 sampai 25 tahanan, sementara yang ada saat ini satu petugas mengawasi 100 tahanan.
"Seperti di Lapas Banjarmasin penghuninya 2.500, yang mengawasi 25 orang, berarti satu petugas mengawasi 100 lebih, itu kan tidak efektif. Juga demikian di lapas rutan yang lain, barangkali untuk memenuhi jajaran pemasyarakatan tiga kali lipat dari jumlah yang ada untuk mencapai atau mendekati ideal," tandasnya. (Fitri/Puji)
Posting Komentar