BERITABANJARMASIN.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin bersama Komisi II telah melaksanakan Studi Komparasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalteng.
Optimalisasi Pendapatan Daerah pada sektor investasi usaha menjadi perhatian khusus. Optimalisasi pendapatan tersebut dijelaskan pria yang akrab dipanggil Bang Dhin ini, dapat dilaksanakan dengan adanya regulasi yang mengatur setiap investasi agar juga memperhatikan muatan-muatan lokal tetapi juga tetap memperhatikan kemudahan pengusaha untuk berinvestasi. Hingga hari ini (5/8/2020) aturan itu belum ada.
Sebenarnya dijelaskannya tidak ingin mempersulit investasi cuman ada aturan-aturan bermuatan local yang juga harus disepakati bersama dengan para investor.
Dirinya meyakini kalau hanya membuka kantor cabang, NPWP Lokal, operasional kendaraan menggunakan Plat DA tidak mempersulit sebenarnya, hanya mengatur regulasi bagaimana bisa ada ikatan emosional antara investor dengan daerah. "Jadi itu yang diinginkan," ungkapnya.
Selanjutnya dari kunjungan kerja tersebut dirinya akan mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel dan juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) untuk mengkaji peraturan tersebut. Regulasi ini mengatur bagaimana pemerintah provinsi bisa mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perizinan-perizinan usaha
"Kita juga berharap Kalsel punya regulasi seperti ini, nanti kita akan dorong ke Pemprov dan BP Perda agar bisa melakukan pembentukan Perda, yang menjadi perhatian khusus," katanya.
Dilain pihak Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng, Suhaemi menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng memiliki regulasi yang mengatur investasi dimana setiap pengusaha yang ingin berinvestasi harus memiliki beberapa syarat diantaranya, menggunakan kendaraan operasional bernomor polisi KH, membuka rekening pada Bank Daerah, membuka kantor cabang di daerah, dan memiliki NPWP di daerah, sehingga optimalisasi pendapatan daerah dapat tercapai. (maya/sip)
Posting Komentar