BERITABANJARMASIN.COM - Dua buah raperda inisiatif yaitu, Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan dari Komisi III dan Raperda Perlindungan Masyarakat Lanjut Usia di Kalsel inisiatif Komisi IV disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (4/11/2020).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan Pengaturan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel dirasakan sebagai kebutuhan mendesak, karena selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, pengelolaan jasa lingkungan hidup merupakan instrument perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi serta sebagai langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
"Oleh karenanya naskah akademik dan draft Peraturan Daerah Provinsi Kalsel tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sudah seharusnya ditindaklanjuti dalam program legislasi daerah dan kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalsel 2020, jumlah penduduk lanjut usia sebanyak 336.817 jiwa. Dari data tersebut angka yang ada cukup banyak dan sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dari Pemprov Kalsel untuk serius hadir dalam memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat lanjut usia di Kalsel.
Dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Lanjut Usia ini kata Anggota Komisi IV Habib Abdul Hasib Salim dimaksudkan pertama sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan memfasilitasi masyarakat lanjut usia untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan.
Kedua, memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat lanjut Usia dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat lanjut usia di Kalsel. (maya/sip)
Posting Komentar