BERITABANAJRMASIN.COM- Sejak 2017 pemerintah pusat telah membuat terobosan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem tersebut diperuntukan membantu mengidentifikasi keperluan masyarakat miskin dan rentan miskin.
Identifikasi itu didasarkan pada profil dalam daftar penerima manfaat, yang terhubung dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) SLRT Kepala Dinsos Kalsel, Siti Nuriyani menyampaikan bahwa saat ini Kalsel sudah terbentuk 6 SLTR, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Batola, Kabupaten Banjar, Tabalong dan Tanah Laut.
"Di tahun depan insya Allah ada tambahan lagi kita ada 7 kabupaten yang akan masuk dalam SLTR," ucap Nuriyani.
Selain itu, menurutnya dalam penanganan masalah sosial harus dilakukan secara terpadu agar bisa mencapai sasaran yang diinginkan.
"Didalamnya ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, Dinsos, Bapeda. Jadi, semuanya kita tergabung untuk menangani hal-hal yang memang sangat diperlukan saat ini apalagi di musim pandemi Covid19 ini," ungkapnya.
Terlebih saat ini dikatakannya berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Kalsel, presentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 4,38%.
Angka tersebut menempatkan tingkat kemiskinan Kalsel menjadi yang terendah di regional Kalimantan.
"Mudah-mudahan sisa 7 kabupaten kota itu akan segera punya SLRT sendiri, jadi kita lengkap 13 kabupaten kota," pungkasnya.(Fitri/Puji)
Posting Komentar